REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Bola panas jelang Pilgub Jabar 2018 terus bergulir. Kali ini giliran Partai Demokrat angkat suara terkait pencalonan Deddy Mizwar yang kemudian ditinggalkan PKS karena dikait-kaitkan pencapresan 2019.

Wakil Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Barat, Asep Wahyuwijaya, membantah pernyataan Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilah Sejahtera (PKS), Hidayat Nur Wahid (HNW), yang menyebutkan penarikan dukungan kepada Deddy Mizwar (Demiz) terkait dengan pencapresan.

"Jangankan ditanyakan dan diperbincangkan, terpikir pun tidak sama sekali soal hubungan rekomendasi (dari PKS) untuk pilgub dengan urusan capres dari Demokrat," kata Asep salam siaran pernya yang diterima, Jumat (29/12).

Menurut Asep, sejak membangun koalisi antara DPD Demokrat Jabar, PKS, dan PAN dalam mengusung Demiz, tidak pernah ada kalimat yang mengaitkan atau menghubung-hubungkan soal koalisi pilgub di Jabar dengan urusan pencapresan yang diusung Partai Demokrat.

"Saya adalah pihak dari DPD Demokrat Jawa Barat yang bersama-sama dan atau mewakili ketua DPD PD Jabar yang sedari awal terlibat aktif dalam proses pembicaraan Bang Deddy Mizwar sebagai cagub Jabar bersama-sama dengan DPW PKS Jabar dan DPD PAN Jawa Barat," kata Asep.

Dalam setiap pertemuan, sambung dia, pada rapat-rapat hingga jelang pengumuman PKS mengalihkan dukungan kepada Sudrajat-Syaikhu, tidak ada kata atau kalimat bersama-sama dengan menghubung-hubungkan soal koalisi pilgub di Jabar dengan urusan pencapresan yang diusung Partai Demokrat.

Sebagaimana diberitakan, PKS akhirnya batal menyusung Demiz-Ahmad Syaikhu dalam koalisi Demokrat, PKS dan PAN dalam Pilgub Jabar 2018. Bahkan PKS dan PAN kemudian bergabung dengan Gerindra untuk mengusung Mayjen Sydrajat-Ahmad Syaikhu.

Alasan berubahnya dukungan PKS terhadap Demiz, kata HNW, karena ada kontrak politik yang ditawarkan PD dan tidak mungkin diikuti oleh PKS. Kontrak yang dimaksud, kata dia, adalah kewajiban Demiz untuk mendukung capres yang diajukan oleh PD.

Ikuti Whatsapp Channel Republika