REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Aksi pencabutan dukungan mewarnai perjalanan Ridwan Kamil (Emil) dalam mendapatkan tiket untuk Pilkada Jawa Barat (Jabar) 2018 mendatang. Meski mendapat tambahan dukungan dari Partai Hanura, posisi Emil dinilai belum cukup aman di Pilkada Jabar.
Ketua Pusat Studi Politik dan Keamanan (PSPK) Universitas Padjadjaran Muradi menilai, hal itu karena dua Parpol pendukung lainnya yakni PKB dan PP, bisa saja ikut mencabut dukungan dari Emil, seperti yang dilakukan Golkar, jika tidak segera menentukan bakal calon wakil gubernur. Namun, menurutnya tekanan terhadap Emil bisa berakhir jika Wali Kota Bandung itu bisa mendapat dukungan dari PDIP.
"Sebab sampai saat ini PDIP belum menentukan pilihannya. Saya kira mungkin ya (PDIP merapat), karena posisi Kang Emil dengan PDIP itu secara ideologis dekat," ujarnya Republika.co.id, Jumat (29/12).
Muradi melanjutkan, tidak banyak di zaman sekarang masih ada orang yang konsen untuk mengembangkan ide-ide Bung Karno laiknya Emil yang mengagungkan pemikiran Soekarno. Sehingga menurut Muradihal ini sudah sepatutnya diapresiasi oleh PDIP.
Selain itu jelas Muradi, pertimbangan lainnya PDIP memilih Emil pun karena Emil dianggap mampu untuk menjadi jembatan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang selama ini dianggap tidak terlalu terbangun hubungan yang baik.
"Kalau misalnya Kang Emil katakanlah didukung oleh PDIP maka dia akan nyaman dengan Jokowi," katanya.
Pertimbangan selanjutnya kata Muradi, berkaitan dengan penguatan PDIP sebagai partai pemenang di Jawa barat. PDIP bisa mengusulkan nama wakil gubernur untuk pendamping Emil.
"Tapi problemnya apakah PDIP mau ngasih (nama) atau tidak? (Kalau iya) tinggal ngobrol sama PKB dan PPP, mungkin belum terlalu nyaman (tapi) asal namanya disepakati bersama misalnya kader PDIP yang bisa diterima banyak pihak, saya kira bisa didiskusikan dengan mudah," jelasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
