Selasa 26 Dec 2017 11:34 WIB

Polri: Tidak Ada Pemaksaan Penggunaan Atribut Natal

Rep: Arif Satrio Nugroho/ Red: Bayu Hermawan
Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigadir Jenderal Mohammad Iqbal.
Foto: Republika/Arif Satrio Nugroho
Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigadir Jenderal Mohammad Iqbal.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Polri menyatakan perayaan Natal 2017 berjalan tanpa adanya gangguan berarti. Polri mengatakan tidak ada aksi pembubaran paksa oleh organisasi kemasyarakatan terkait penyelenggaraan kegiatan Natal. Selain itu, juga tidak terjadi pemaksaan penggunaaan atribut natal oleh suatu korporasi.

"Tidak ada sweeping terus tidak ada juga pemaksaan kehendak oleh pengelola apapun lah pusat perbelanjaan yang memaksakan untuk menggunakan atribut natal," kata Karo Penmas Polri Brigjen Mohammad Iqbal di Markas Besar Polri, Jakarta, Selasa (26/12).

Iqbal menyatakan, arus lalu lintas pun dapat diatur sedemikian rupa oleh Korps Lalu Lintas Polri dengan bekerja sama bersama sejumlah stakeholder. Pengamanan saat misa dan perayaan Natal pun dapat berjalan dengan baik.

"Ini adalah bukti bahwa pengelolaan di hulunya, cipta kondisi yang tadi saya sampaikan mulai dari operasi narkoba, preman miras dan lain-lain itu mereduksi semua potensi kejahatan dan ganggian kemananan," jelasnya.

Iqbal menambahkan, ancaman terorisme pun tidak terjadi dan dapat teratasi dengan baik. Hal ini tercipta karena adanya koordinasi dengan para Kapolda, Kapolres dan Kapolsek untuk melakukan pemetaan wilayah secara sinergis untuk mengamankan. Polri juga berkoordinasi dengan sejumlah organisasi kemasyarakatan untuk menekan adanya gangguan keamanan.

"Teman-teman dari Ormas islam teman dari ormas kepemudaan sepakat untuk kita amankan ibadah natal ini karena ini bangsa indonesia kita beda tapi kita tunjukan bahwa kita bangsa toleran," ujarnya.

Polisi sebagai leading sector menyatakan bisa melakukan pengamanan Natal secara maksimum dengan bersinergi bersama masyarakat. Sehingga, hal yang tidak diinginkan seperti sweeping dan pemaksaan penggunaan atribut dapat dihindarkan.

"Alhamdulillah tidak ada, sweeping dan pemaksaan kehendak pemasangan atribut dan aksi teror tidak ada," katanya.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement