REPUBLIKA.CO.ID, SOLO -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Solo bertekad dapat meningkatkan partisipasi warga Solo di Pilgub Jateng 2018. Meskipun diketahui terdapat beberapa faktor yang menjadi tantangan KPU dalam Pilgub yang akan berlangsung pada Juni tahun depan.
Ketua KPU Kota Solo, Agus Sulistiyo mengatakan, beberapa faktor tersebut diantaranya kedekatan calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur dalam membangun hubungan dengan masyarakat. Terlebih, saat ini, banyak parpol yang belum mengambil keputusan untuk mengusung calonnya.
Lebih dari itu, jelas dia, antusiasme masyarakat yang lebih besar untuk pemilihan Bupati atau Wali Kota dibading dengan pemilihan Gubernur.
"Jauhnya antara calon dengan pemilih, kemudian karena fungsi Gubernur itu sebagai koordinatif, ini yang berbeda ketika masyarakat memilih Wali Kota atau Bupati," kata Agus pada Selasa (19/12).
Selain itu terkait efektifitas parpol dalam mengusung calon. Agus menilai, dari calon yang diusung koalisi parpol, biasanya hanya satu atau dua parpol saja yang semangat dalam melakulan sosialisasi untuk mendongkrak partisipasi pemilih.
"Selain itu juga terkait persoalan administratif. Pemilih yang secara administratif tidak terdaftar atau pada hari H tidak bisa hadir, ini mempengaruhi tingakat partisipasi pemilih gubernur," katanya.
Agus menjelaskan, untuk meningkatkan partisipasi pemilih dan menekan angka golput dalam pilgub nanti, pihaknya mendorong masyarakat di tingkat Rukun Warga untuk melakukan rapat sinkronisasi dan sosialisasi berbasis keluarga.
"Ketika masyarakat mengecek langsung sudah atau belum terdaftar di DPT, ketika anggota keluarganya tidak pulang, maka keluarga bisa direkomendasikan coret saja. Karena PPDP kan tidak berani untuk mencoret, katanya.
Pada Pilkada seremtak 2015, tingkat partisipasi di Jateng mencapai 55 persen, sedangkan di kota Solo sendiri mencapai 65 persen. Menurut Agus tingkat partisipasi akan terlihat lebih tinggi terutama di kabupaten yang berbarengan menyelenggarakan pemilihan kepala daerah.
Sementara itu Ketua Panwaslu Solo, Budi Wahyono mengatakan pencocokan dan penelitian data Pemilih akan dimulai Januari 2018. Terlebih dulu menunggu untuk pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih yang direkrut langsung KPU.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
