REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Dewan Kehormatan Partai Golkar Priyo Budi Santoso menyatakan penunjukkan Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum lebih baik melalui musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub). Hal tersebut untuk menghindari terjadinya kisruh di waktu mendatang.
Priyo di Jakarta, Senin, mengatakan penunjukkan Airlangga menggantikan Setya Novanto melalui rapat pleno Partai Golkar rawan digugat. "Ini (pengangkatan melalui rapat pleno) cukup berisiko," kata Priyo.
Priyo menyampaikan interupsi saat rapat pimpinan nasional Partai Golkar guna mengingatkan agar pergantian ketua umum definitif tidak melalui rapat pleno Dewan Pimpinan Pusat (DPP) lantaran rawan sengketa.
Apabila terjadi kesalahan prosedur, menurut Priyo, hal itu akan berbahaya dan berisiko karena suatu saat ketua umum dapat dilengserkan melalui rapat pleno DPP yang dilaporkan ke tingkat Rapimnas. Priyo menilai Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) mengatur pergantian antar waktu (PAW) hanya berlaku bagi pengurus biasa selain ketua umum.
Mantan Wakil Ketua DPR RI itu beralasan ketua umum sebagai satu-satunya mandataris yang dipilih peserta munas sehingga hanya dapat dicopot melalui munas. Priyo mengkhawatirkan ketika suatu ketika terjadi pandangan yang berbeda sehingga pengurus atau kader dapat melengserkan ketua umum melalui rapat pleno.
Namun Priyo menyebutkan Airlangga merupakan figur yang layak memimpin Golkar menggantikan posisi Novanto sebagai ketum. "Saya tidak mempersoalkan figurnya kalau Pak Airlangga layak sekali memimpin Partai Golkar, hormat saya sama beliau," ungkap Golkar.
Ikuti Whatsapp Channel Republika