REPUBLIKA.CO.ID, Oleh Indra J Piliang *)

Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar yang kedua kalinya dalam lima tahun, kembali digelar. Partai Golkar memang sudah lama dikenal sebagai satu-satunya partai politik yang pemegang sahamnya tidak tunggal.

Dulu, sebelum sejumlah tokoh besar memutuskan keluar dan membangun partai politik sendiri, Partai Golkar dianggap dimiliki oleh para don. Ya, sebut saja: Don Kalla, Don Ical, Don Agung, Don Wiranto, Don Paloh, Don Prabowo, Don Tommy Soeharto, dan sebagainya. Istilah itu muncul setelah Don Akbar kalah dalam Munas Partai Golkar di Bali pada 2014 silam.

Namun, seiring dengan perpencaran para tokoh itu, soal kepemilikan para don ini berangsur hilang. Partai Golkar dilembagakan sebagai institusi demokrasi yang tangguh, sehingga rentan digoyang oleh dinamika politik internal dengan intensitas yang tinggi.

Dari sanalah, apapun yang terjadi dan hasil yang dicapai dengan munaslub yang akan datang, jelas jauh dari kesempurnaan. Paling tidak, hal itu saya rasakan sendiri ketika bersama tim mempersiapkan buku “Nahkoda Impian, Pemimpin Harapan: Pelayaran Baru Airlangga Hartarto.” Dalam waktu singkat, kurang dari seminggu, seluruh tim bekerja mengumpulkan informasi secuil demi secuil, guna dirangkai menjadi kisah yang lumayan panjang. Sampai buku masuk ke mesin percetakan pun di malam buta ini, masih banyak bagian yang belum diedit, dihaluskan, atau diberikan foto.

Namun, justru dari buku yang masih tiga perempat matang inilah, terlihat betapa banyak tangan yang memolesnya. Ketidaksempurnaan justru bagian dari kemanusiaan yang menjadi ciri dari buku, begitupula dengan politik. Kawan-kawan yang menyatakan tak terbiasa menulis, bahkan tak bisa menulis, terpaksa saya jejalkan rekaman di mulutnya, lalu menyuruhnya berbicara atau orasi seperti biasanya. Dengan mengajukan sejumlah pertanyaan, kata demi kata, kalimat demi kalimat, langsung tertampung. Tinggal kemudian transkripsi atas wawancara itulah yang diedit menjadi bentuk tulisan.

Barangkali, memang sulit mencari para penulis di kancah partai politik, apalagi dalam tubuh Partai Golkar yang begitu banyak pertemuan, persidangan, pelatihan, hingga rapat. Tetapi, tak ada satupun yang tak bisa berbicara. Tak berhenti sekadar di dalam arena sidang, bahkan pembicaraan itupun merambah banyak kanal media, baik online, maupun elektronik, audio visual, hingga cetakan. Sehingga, beragam pendapat langsung bisa didapatkan, atas satu persoalan. Kalau semua pendapat dibaca, bisa jadi pembaca ikut tersesat dan bingung. Tetapi, apabila hanya membaca satu pendapat saja, malahan merasa terjebak dengan kepentingan satu orang atau satu kelompok.

Contoh sederhana: hal itu tergambarkan ketika Airlangga Hartarto disahkan sebagai Pelaksana Tugas (plt) Ketua Umum DPP Partai Golkar dalam Rapat Pleno terakhir. Siapa yang mengesahkan? Pimpinan rapat yang disetujui seluruh anggota Pleno (yakni dari anggota-anggota departemen, ketua-ketua departemen, wakil-wakil sekretaris jenderal, wakil-wakil bendahara umum, ketua-ketua bidang, bendahara umum, sekretaris jenderal, koordinator-koordinator bidang, ketua harian, sampai plt ketua umum). Bagaimana mungkin ada jabatan Ketua Umum definitif yang ditentukan dalam Rapat Pleno DPP Partai Golkar, sementara munaslub belum digelar? Begitu pertanyaan awam yang terlihat jenius.

Rapat Pleno DPP Partai Golkar hanyalah forum pengambilan keputusan tertinggi nomor tiga setelah Munas (munaslub) yang pertama dan Rapat Pimpinan Nasional yang kedua. Sementara, forum pengambilan keputusan tertinggi keempat adalah Rapat Harian DPP Partai Golkar.

Padahal, dugaan saya sebagai anggota Dewan Pakar Partai Golkar (non-aktif), kejadian itu dipicu kekosongan posisi Ketua Umum Partai Golkar. Bahkan dalam Bimbingan Teknis Nasional Legislatif yang dibuka oleh plt Ketua Umum DPP Partai Golkar Idrus Marham, foto Setya Novanto yang ikut dipasang sama sekali tanpa ada jabatan apa-apa. Keberadaan plt di tangan Idrus Marham juga memunculkan kekosongan berikut, yakni posisi sekretaris jenderal Partai Golkar. Bagaimana bisa ada dua jabatan di-plt-kan, dua jabatan menjadi kosong, sementara pihak yang berhalangan hanya satu?

Tanpa adanya posisi wakil ketua umum DPP Partai Golkar –- sebaiknya diadakan dalam perubahan AD/ART mendatang --, terlihat sekali Partai Golkar ditertawakan oleh anak-anak Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) yang sedang belajar membuat bagan. Beberapa kali, muncul surat undangan dari Idrus Marham sebagai plt ketua umum dan Sarmudji sebagai plt Sekretaris Jenderal. Dua plt yang tanda-tangan di satu surat, seringan apapun bunyi surat itu – misalnya undangan kepanitiaan --, tentulah memperlihatkan ketiadaan sumberdaya manusia dalam tubuh Partai Golkar.

Keputusan menunjuk Airlangga Hartarto sebagai plt Ketua Umum, justru mengembalikan Idrus Marham sebagai sekretaris jenderal defenitif yang cekatan dan mumpuni. Toh, tidak ada keputusan penting yang dilakukan oleh Airlangga, karena sudah diikat oleh peserta Rapat Pleno DPP Partai Golkar dengan hasil rapat yang setiap huruf, kata dan kalimatnya diperdebatkan.

Jangan salah, jajaran DPP Partai Golkar dihuni oleh banyak sekali politisi yang memiliki gelar pendidikan doktor, atau minimal magister. Sedikit sekali yang hanya bergelar sarjana. Sehingga, kadangkala, suasana rapat lebih terlihat sebagai rapat akademik, ketimbang rapat politik. Apalagi kalau yang rapat adalah Dewan Pakar Partai Golkar, lebih sering terasa seperti Sidang Senat Guru Besar. Setiap sosok yang bicara layaknya profesor-profesor senior yang memang wajib berbicara, sebagai bagian dari tugas yang diberikan.

Lalu, kenapa tak banyak yang membicarakan hal ini? Lebih karena asas setia kawan dalam Ikrar Panca Bakhti Partai Golkar. Terkesan, Idrus Marham tak diinginkan, padahal baru sebentar menempati posisi sebagai plt ketua umum Partai Golkar yang kebetulan atas permintaan (sepucuk) surat (tulisan tangan) Setya Novanto, jika alasan yang sebetulnya ringan ini disampaikan. Demi menjaga marwah Idrus itulah, suara-suara berbisikpun tak terdengar.

Sepanjang dua kali menjabat sebagai sekretaris jenderal Partai Golkar, Idrus dikenal sebagai birokrat dan administratur partai yang cakap. Justru Partai Golkar tak ingin arus keluar-masuk ratusan surat dari Slipi menjadi macet, hanya karena seorang sekretaris jenderalnya mendapatkan posisi simbolis yang juga tak bisa mengambil keputusan atau kebijakan strategis. Idrus sebagai sekjen jelas lebih membuat lalu lintas surat-menyurat partai bergerak kembali, baik ke dalam ataupun ke luar.

Barangkali, suasana bakal tak ramai, seandainya Meutya Viada Hafids yang rambutnya diukir bak daun tua beringin itu -- kekuningan -- yang ditetapkan. Atau Neng Geulis Keemak-emakan Hajjah Nurul Qomarul Arifin yang ditandatangani pimpinan rapat. Bisa jadi begitu, sebab keduanya lebih pandai bernyanyi di depan massa, ketimbang Airlangga. Publik jadinya lebih heboh. Heboh kekinian, termasuk dengan puluhan mention dalam akun Twitter saya.

Berbagai suasana kemanusiaan seperti itulah yang terjadi dalam tubuh Partai Golkar dewasa ini. Suasana ketika setiap orang angkat bicara. Suasana yang tak bakal memuluskan skenario suksesi yang sudah dipoles sampai mengkilat. Iklim yang sudah pasti tak bakal mampu menjalankan suksesi secara sempurna, apalagi mulus seperti kulit bayi sehabis mandi. Bagaimana mau mulus, apabila semakin banyak politisi Partai Golkar yang kurang tidur, bersiap diri untuk perhelatan yang mudah-mudahan tak berlanjut menjadi episode munaslub ketiga dalam satu-dua tahun ke depan.

Tapi, sekali lagi, setidak mulus apapun, seretak bagaimanapun: itulah wajah kesempurnaan demokrasi dalam tubuh Partai Golkar. Dalam soal ini, tentu Partai Golkar berani tanding, berani banding, termasuk dengan partai yang dirujuk oleh kalangan millenials sebagai partai yang aspiratif, akomodatif dan akrobatik, tentunya.

Selamat datang peserta Munaslub Partai Golkar 2017. Selamat menulis kisah keretakan masing-masing dalam senda-gurau.

Jakarta, 17 Desember 2017

*) suka berteriak keras, karena kebetulan terlahir sebagai anak pesisir.

Ikuti Whatsapp Channel Republika