REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Era digital menuntut semua pihak untuk dapat memenuhi tuntutan pelanggan dengan mudah dan cepat, terlebih lagi untuk sektor layanan publik. Masyarakat yang sudah sangat akrab dengan teknologi di era digital ini berujung pada ekspektasi masyarakat yang tinggi dalam mencapai kebutuhan masing-masing individu.
Sektor layanan publik sudah sepantasnya mendapat perhatian yang cukup serius, selain karena sektor tersebut hadir untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, sektor layanan publik juga memegang peranan penting dalam mendorong kemakmuran ekonomi, kohesi sosial, dan meningkatkan kepercayaan pada pemerintahan dan administrasi publik. Maka dari itu, setiap institusi atau organisasi harus dapat memberikan layanan terbaik dan memenuhi ekspektasi masyarakat yang dilayani.
BPJS Ketenagakerjaan sebagai salah satu institusi yang bergerak pada sektor layanan publik memandang efek dari era digital dalam mendukung pelayanan yang diberikan sangat penting untuk mendapatkan kepercayaan publik dan meningkatkan reputasi institusi. Era digital dapat dikatakan membawa perubahan yang signifikan kepada pelayanan BPJS Ketenagakerjaan kepada peserta. Oleh karena itu, pelaksanaan simposium nasional yang membahas digitalisasi layanan diharapkan dapat memberikan inovasi-inovasi terbaru dalam bidang layanan.
Gelaran simposium nasional yang mengangkat tema Transformasi Layanan Publik Dalam Merespon Era Digital ini dilaksanakan di Djakarta Theater Kamis (14/12), mulai pukul 7.30 pagi sampai dengan 17.00 WIB dan menghadirkan sejumlah narasumber yang berkompeten. Di antaranya adalah Hermawan Kartajaya, CEO dari Markplus Inc, Pakar Kebijakan Publik, Riant Nugroho, Isnawa Adji, Kadis Lingkungan Hidup Jakarta, Lely Pelitasari Soebekti dari wakil ketua Ombudsman, dan Rama Raditya, CEO Qlue Indonesia.
Selain itu, beberapa perusahaan BUMN, yaitu BNI dan Telkom, juga menjadi narasumber dalam simposium tersebut. Direktur Bisnis Kecil dan Jaringan Bank BNI, Catur Budi Harto, dan Direktur Consumer Service PT Telkom, Mas'ud Khamid akan memberikan materi dan pandangan mereka terkait layanan publik.
Direktur Perencanaan Strategis dan TI BPJS Ketenagakerjaan, Sumarjono, menyatakan urgensi digitalisasi layanan ini akan mendukung upaya perusahaan, institusi dan organisasi yang bergerak pada sektor layanan publik untuk meningkatkan kapasitas layanan dengan memanfaatkan teknologi yang ada.
“Kami sudah melakukan beberapa upaya untuk menyesuaikan diri dalam era digital ini, seperti BPJSTK Mobile, yang merupakan salah satu platform digital BPJS Ketenagakerjaan yang berfungsi untuk membantu peserta mengetahui saldo JHT mereka melalui genggaman”, ungkap Sumarjono.
Melalui simposium nasional ini, Sumarjono berharap muncul gagasan-gagasan baru yang inovatif dan dapat mendukung layanan. Khususnya yang bergerak di sektor publik, agar semakin reliable, cepat dan mudah.
Menurut Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Agus Susanto, di era digital seperti sekarang ini menuntut semua pihak untuk memenuhi tuntutan kemudahan dan kecepatan. Untuk itu, lanjut Agus memasuki usia 40 tahun BPJS Ketenagakerjaan mau tidak mau harus medigitalisasi layanan untuk para pesertanya.
“Apalagi kami bermain di sektor layanan publik, masyarakat yang melek teknologi tentunya mempunyai ekspektasi tinggi,” kata dia usai berbicara pada Simposium Nasional Pelayanan Publik di Era Digital, di Jakarta, Kamis.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
