REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigadir Jenderal Muhammad Iqbal menyatakan, Polri siap melakukan pengamanan khusus di Kedutaan Besar Amerika Serikat terkait sejumlah isu rencana aksi dukungan untuk Palestina. Pengamanan ini dilakukan demi kelancaran aksi tersebut.
"Kalau misalnya proses pengamanan khusus di kedutaan besar Amerika serikat jelas," ucap Iqbal di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (13/12).
Pengamanan khusus itu, kata Iqbal, akan dilakukan dalam bentuk pengalihan arus dan peletakan-peletakan kendaraan taktis. Selain itu, ada pula berbagai personel pengamanan yang bertindak sebagai negosiator untuk melakukan negosiasi dengan para peserta aksi.
Iqbal menjelaskan, pengamanan kedutaan besar sendiri sudah menjadi rutinitas Polri. Terlebih lagi, Polri juga sudah paham bahwa ada gejolak internasional terkait ucapan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. "Polri sudah paham bahwa ada gejolak, dengan statemen tentang Yerusalem ini," katanya.
Iqbal menambahkan, standar pengamanan yang dilakukan pun bukan hanya sekedar memasang barikade maupun kendaraan strategis lainnya. Namun, proses pengamanan juga dilakukan dengan soft power. Polisi juga akan melakukan komunikasi dengan para peserta aksi. "Nah itu adalah proses pengamanan yang komprehensif," katanya.
Sejumlah organisasi kemasyarakatan Islam melakukan aksi di Kedutaan Besar Amerika Serikat. Mereka melakukan protes atas pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang menyebut Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel. Padahal, selama ini, Yerusalem disepakati sebagai Ibu Kota Palestina.