REPUBLIKA.CO.ID, DEPOK -- Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengingatkan hindari SARA dan politik uang kepada kader PDIP yang maju menjadi calon kepala daerah di Pilkada 2018. Hal ini disampaikan Tjahjo saat usai mengisi Sekolah Partai Calon Kepala Daerah PDIP di Tapos, Depok, Selasa (12/12).

"Suksesnya Pilkada dan Pemilu ada empat, pertama stabilitas terjamin. Kedua tingkat partisipasi meningkat, ketiga tidak ada politik uang dan keempat tidak ada kampanye ujaran kebencian atau isu SARA dan fitnah," kata Tjahjo kepada wartawan.

Tjahjo memaparkan, soal stabilitas terjamin itu peran kepolisian dan Badan Intelejen Negara (BIN) mendeteksi dini berjalan. Kemudian partisipasi masyarakat meningkat, itu peran penyelenggara pilkada dalam hal ini KPU dan Panwaslu bersama masyarakat.

"Pilkada serentak 2015 (partisipasinya) 70 persen. Pilkada 2016 kemarin 74 persen. Dan target KPU (partisipasi pilkada) tahun depan ini 78 persen. Sedangkan Pileg dan Pilpres kalau bisa diatas 80 persen," ungkap Tjahjo.

Kemudian soal politik uang, menurutnya kepada Panwaslu di daerah harus bersikap tegas. Kalau ada calon kepala daerah tertangkap tangan politik uang harus didiskualifikasi. Soal calon yang menggunakan isu SARA dengan ujaran kebencian dan fitnah.

Tjahjo berharap calon Kepala Daerah dari PDIP tidak terjadi, baik calon atau tim sukses. Mendagri juga akan meminta kepada aparat untuk menindak tegas siapa saja yang menggunakan ujaran kebencian melalui SARA dan fitnah.

"Yang diperlukan adalah kampanye adu program dan adu konsep membangun daerah mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat," tegasnya.

Empat hal inilah menurutnya yang juga perlu menkadi perhatian semua calon kepala daerah dari partai manapun. Tidak terkecuali para calon kepala daerah dari PDIP dan non kader yang diusung PDIP di pilkada 2018.

Ikuti Whatsapp Channel Republika