REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) R Siti Zuhro menilai surat Ketua Umum Partai Golkar (non-aktif Setya Novanto) yang menunjuk Aziz Syamsuddin sebagai Ketua DPR RI dapat merugikan Partai Golkar dan Aziz Syamsudin.

"Partai politik harus bekerja dengan landasan demokrasi, yakni berdasarkan keputusan organisasi, tidak bisa diputuskan sendiri oleh ketua umum non-aktif atau pelaksana tugas ketua umum," kata R Siti Zuhro di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Senin (11/12).

Menurut Siti Zuhro, pergantian ketua umum dan penunjukan ketua lembaga tinggi negara, seperti DPR RI, adalah persoalan yang sangat serius, sehingga juga harus disikapi secara serius. Partai Golkar sebagai partai politik, kata dia, tidak bisa bermain-main dengan keputusan penunjukan Ketua DPR RI begitu saja, apalagi dari surat perseorangan.

"Keputusan penunjukan pergantian Ketua DPR RI, harus dilakukan secara organisatoris dan dapat dipertanggungjawabkan. Surat sakti Novanto, sudah tidak dapat digunakan lagi," katanya.

Menurut Siti Zuhro, jika Ketua Umum Partai Golkar menghadapi persoalan hukum hendaknya diselesaikan lebih dulu secara internal, dan pergantian jabatan Ketua DPR RI yang diduduki ketua umum diselesaikan kemudian.

Penunjukan Aziz Syamsuddin sebagai ketua DPR RI oleh Setya Novanto, menurut Zuhro, akan merugikan Partai Golkar dan Aziz Syamsuddin sendiri. "Apalagi di internal Partai Golkar terjadi resistensi yang tinggi," katanya.

Pada kesempatan tersebut, Zuhro juga mengingatkan, keputusan-keputusan yang diambil secara perseorangan seperti ini dapat mengancam adanya kerusakan soliditas kader dan berdampak menurunkan kepercayaan publik kepada Partai Golkar.

Ikuti Whatsapp Channel Republika