REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Pakar ilmu politik dari Universitas Padjadjaran (Unpad), Muradi menilai, Partai Gerindra harus bekerja ekstra keras untuk memenangkan Pilgub Jabar 2018 jika mengusung Mayjen TNI (Purn) Sudrajat. Apalagi, jika Partai Gerindra menggaet PKS yang mengusung Ahmad Syaikhu menjadi wakilnya.

Menurut Muradi, jika memakai model normatif, yakni cara formal dan biasa tanpa menggunakan manuver politik, menggunakan isu SARA, dan subjektif, seperti saat dalam memenangkan Pilgub DKI Jakarta lalu, akan sangat berat bagi Partai Gerindra untuk memenangkan Sudrajat dalam Pilgub Jabar 2018. Namun jika dipakai, model politik tidak formal ini malah akan mengganggu pendewasaan politik dan demokrasi di Jawa Barat.

"Saat Sudrajat naik, semua kembali di posisi nol," ujarMuradi saat ditemui seusai menghadiri diskusi politik di Bandung, Senin (11/12).

Muradi menjelaskan, semua Cagub kembali ke titik nol tersebut maksudnya adalah kalau PKS dan PAN ikut ke Gerindra, maka Deddy Mizwar tidak akan punya teman. Sehingga, bisa saja jadinya Deddy Mizwar tidak bisa mendaftar karena kurang kursi.

Secara hubungan politik, kata dia, PKS dan PAN lebih nyaman bekerja sama dengan Partai Gerindra daripada Partai Demokrat. Di sisi lain, PAN belum menyatakan secara resmi mendukung calon gubernur untuk Deddy Mizwar, begitu pun PKS yang belum memgeluarkan Surat Keputusan pengusungan Deddy Mizwar dan bahkan kadernya sendiri Ahmad Syaikhu.

Menurut Muradi, walaupun PKS adalah partai yang memiliki dengan mesin partai berkinerja baik yang mampu bekerja maksimal memenangkan pasangan calon, tapi popularitas dan elektabilitas Ahmad Syaikhu menjadi penghambat pemenangan Pilgub Jabar 2018. Apalagi, jika dipasangkan dengan Sudrajat.

"Kalau memasangkan Sudrajat dengan Ahmad Syaikhu, itu pekerjaan luar biasa. Pengusungan Sudrajat ini bisa disebut telat, karena tinggal tujuh bulan lagi (sampai pemungutan suara Pilgub Jabar 2018)," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika