REPUBLIKA.CO.ID,  TASIKMALAYA -- Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Eko Putra Sandjojo mengimbau masyarakat ikut mengawasi penggunaan dana desa supaya bermanfaat seutuhnya bagi pembangunan dan kepentingan masyarakat desa.

"Mudah-mudahan dana desa ini bermanfaat dan terus dikawal oleh masyarakat," kata Eko ketika peresmian Desa Broadband di Desa Mandalamekar, Kecamatan Jatiwaras, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, Ahad (10/12).

Eko mengatakan, program pemerintahan Presiden RI Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla amat memperhatikan pembangun desa di seluruh Indonesia. Sehingga, pemerintah pusat mengalokasi dana desa sebesar Rp 127 triliun tahun ini. "Presiden sudah memberikan Rp 127 triliun, pada 2015 hanya 20,68 triliun, atau setiap desa dapat 300 juta, kemudian naik 600 juta," ujarnya.

Eko menjelaskan, hingga masa tiga tahun pemerintahan yang dipimpin Presiden Joko Widodo anggaran desa terus mengalami kenaikan, sampai anggaran tahun 2017 setiap desa mendapatkan anggaran Rp 800 juta.

Menurut Eko, dana desa akan terus meningkat apabila penggunaannya benar bermanfaat bagi masyarakat dan tidak menimbulkan laporan penyelewengan dana. "Kalau pengawasannya bagus sama Bapak Presiden akan ditambah dananya," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika