REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendorong agar penerapan prinsip-prinsip hak asasi manusia (HAM) dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus terus-menerus ditingkatkan. Pemerintah, dia mengatakan, juga harus menjamin hak sosial, ekonomi, dan juga kultural warga negara.
"Selain hak-hak sipil dan hak-hak politik, kita juga harus menjamin hak-hak sosial, hak-hak ekonomi, dan kultural yang akan mempengaruhi hak politik warga negara, kata Jokowi, dari siaran resmi Istana, Ahad (10/12).
Menurut dia, saat ini, pemerintah terus berupaya keras agar seluruh lapisan masyarakat memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak, serta akses pendidikan dan kesehatan yang baik. Tak hanya itu, keyakinan beragama dan ekspresi kultural serta seni budaya masyarakat juga perlu mendapatkan perlidungan penuh.
Jokowi memahami masih banyak kekurangan yang harus diperbaiki agar seluruh masyarakat memperoleh akses kesehatan, layanan pendidikan yang baik, dan layanan dasar lainnya. “Juga agar keyakinan beragama dan ekspresi kultural dan seni budaya masyarakat memperoleh perlindungan yang maksimal,” ujar Jokowi.
Ia mengatakan, salah satu upaya pemerintah yang telah dan terus dilakukan yakni membagikan Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang sudah diberikan kepada 17,9 juta anak dari keluarga tidak mampu. Serta, pembagian jaminan kesehatan nasional berupa Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang telah dibagikan kepada 92,4 juta penerima.
Sementara itu, dia melanjutkan, hak-hak masyarakat lokal dan masyarakat adat juga diberikan oleh pemerintah. Di antaranya yakni dengan memberikan hak pengelolaan tanah adat dan hutan adat.
“Hak-hak masyarakat lokal, hak-hak masyarakat adat juga menjadi perhatian serius pemerintah. Pemerintah telah memberikan hak pengelolaan kepada tanah-tanah adat, hutan adat, kepada masyarakat lokal dan masyarakat adat,” ucap Presiden.
Dalam sambutannya, Presiden juga mengapresiasi upaya keras dari semua pihak yang telah memberikan kontribusi nyata untuk penegakan prinsip-prinsip HAM di Indonesia, seperti para pimpinan daerah yang telah berhasil mengembangkan human rights cities, daerah yang berwawasan HAM di wilayahnya masing-masing.
“Dan terima kasih kepada komnas HAM, dan komnas-komnas lain dan rekan-rekan akitivis HAM yang tiada hentinya memperjuangkan rasa keadilan masyarakat,” katanya.
Kendati demikian, Presiden mengakui pemerintah masih memiliki pekerjaan rumah untuk menyelesaikan berbagai permasalahan terkait penegakan HAM yang belum diselesaikan secara tuntas, termasuk di dalamnya pelanggaran masyarakat HAM.
“Hal ini membutuhkan kerja kita semuanya, kerja bersama antara pemerintah pusat dan daerah, dan seluruh komponen masyarakat. Dan, dengan kerja bersama kita hadirkan keadilan HAM, kita hadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” ucap Jokowi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
