REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Indonesia dan Selandia Baru menyepakati kerja sama antisipasi perdagangan manusia dengan modus baru melalui program "The 6th Bilateral Working Group (BWG)". Indonesia dan Selandia Baru akan meningkatkan intensitas dan koordinasi untuk menanggulangi penyelundupan manusia.
"Saat ini muncul fenomena baru dari pelaku perdagangan manusia sebagai migran ekonomi," kata Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri Komisaris Jenderal Polisi Ari Dono Sukmanto di Jakarta, Rabu (6/12)
Ari Dono menjajaki kesepakatan dengan kepolisian Selandia Baru di Wellington guna menanggulangi kejahatan lintas negara termasuk perdagangan manusia. Ari Dono mengungkapkan pelaku menjalankan pola baru untuk menyelundupkan manusia seperti kapal berbendera Srilanka yang terdampar di Laut Nias Utara pada 9 Agustus 2017.
Hasil pemeriksaan Satuan Tugas "People Smuggling" Bareskrim Polri menunjukkan kapal itu berpenumpang 33 warga Srilanka yang menuju Selandia Baru diorganisir penyelundup Srilanka. Bareskrim juga mengamankan 41 warga Vietnam terdampar di Pulau Tablolong Nusa Tenggara Timur (NTT) yang diduga menuju Selandia Baru pada 26 Oktober 2017.
Ari Dono melanjutkan, Indonesia dan Selandia Baru akan segera meningkatkan intensitas dan koordinasi untuk menanggulangi penyelundupan manusia tersebut termasuk penambahan personel. Kabareskrim menegaskan hasil pertemuan itu memberikan dampak positif dalam mendeteksi dan memberantas kejahatan hak asasi manusia.
Wakil Kepala Kepolisian Selandia Baru Mike Clement menyampaikan penghargaan tinggi kepada Polri dalam pengungkapan upaya penyelundupan manusia. "Selandia Baru memiliki permasalahan yang sama terkait penyelundupan manusia," tutur Clement.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
