REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat politik menilai petinggi Partai Golkar harus percaya diri tanpa melibatkan pemimpin negara guna menjalankan rencana pemilihan ketua umum (Ketum) pengganti Setya Novanto. Golkar tidak perlu menyeret Presiden dan Wapres dalam menyelesaikan persoalan internal.

"Golkar merupakan partai dinamis dan unik sehingga bisa bertahan hingga saat ini," kata pengamat politik dari Universitas Negeri Tirtayasa Banten Leo Agustino di Jakarta, Selasa (5/12).

Leo menyarankan Partai Golkar tidak perlu menyeret Presiden Jokowi atau Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk menyelesaikan persoalan internal. Justru, Leo berpandangan Presiden Jokowi harus mencermati pendekatan yang dilakukan petinggi Partai Golkar menjelang rencana pemilihan ketum pengganti Setya Novanto.

Leo beralasan setiap calon Ketum Partai Golkar memiliki agenda pribadi yang tidak diketahui aspirasi akar rumput atau masyarakat lain. Ia menyatakan Presiden Jokowi telah menegaskan tidak akan mencampuri urusan internal Partai Golkar, namun sejumlah elit politik tetap mendekati mantan Walikota Solo itu.

"Jokowi mewanti-wanti sejak awal meski dia tahu tabiat politikus kita," ujarnya.

Pengamat politik itu menegaskan Golkar membutuhkan pengganti Setya Novanto sebagai Ketum guna menghadapi agenda besar pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2018 dan Pemilihan Umum (Pemilu) 2019.

Leo mengingatkan pemimpin Partai Golkar pengganti Novanto harus mengakomodir dan mengayomi seluruh kelompok kepentingan internal partai berlambang pohon beringin itu.

Ikuti Whatsapp Channel Republika