REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan jajarannya agar penyaluran bantuan program beras sejahtera (Rastra) tak terlambat. Karena itu, Jokowi meminta para menteri terkait untuk berkoordinasi mengenai pelaksanaan program beras sejahtera (Rastra) agar berjalan dengan maksimal dan tepat sasaran.

Instruksi tersebut disampaikan Presiden saat memimpin rapat terbatas terkait evaluasi pelaksanaan program beras sejahtera (Rastra) dan program bantuan pangan non tunai.

"Kita harapkan tahun depan betul-betul Bulog diikuti, Mentan mengikuti, Mendag mengikuti, Menteri BUMN mengikuti, dan tentu saja Menko PMK bisa mengkoordinasikan agar beras sejahtera ini betul-betul sampai kepada penerima manfaat dan tidak terlambat satu hari pun," ujar Jokowi saat ratas di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa (5/12).

Lebih lanjut, Jokowi juga meminta agar program Rastra menjadi prioritas mengingat dampaknya terhadap kesejahteraan 15 juta keluarga atau dapat mempengaruhi sekitar 60 juta jiwa rakyat Indonesia. Apalagi pemerintah juga telah menyiapkan anggaran senilai Rp21 triliun untuk pelaksanaan program tersebut.

"Dengan dampak dan biaya yang begitu besar, kita harus benar-benar menjadikan ini prioritas," katanya.

Jokowi juga mengingatkan jajarannya untuk langsung turun ke lapangan melihat pelaksanaan program Rastra di masyarakat sehingga program ini dapat berjalan maksimal. Sejak 2017, penyaluran rastra telah diubah dengan menggunakan kartu dan telah diuji coba di 44 kota dengan melibatkan 1,2 juta penerima manfaat.

Jumlah penerima bantuan ini pun dimintanya agar tak ditambah terlebih dahulu sebelum dilakukan evaluasi. "Saya minta agar ini jangan ditambah lagi dulu, dicek, dievaluasi agar betul-betul di lapangan ini berjalan dengan baik," ucap Presiden.

Ikuti Whatsapp Channel Republika