REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPP Partai Golkar Rambe Kamarul Zaman menegaskan hingga saat ini belum ada rencana menggelar Musyawarah Nasional Kuar Biasa (Munaslub) terkait penggantian Ketua Umum Setya Novanto. Saat ini Partai Beringin masih berpegang pada hasil pleno 21 November lalu.
"Tidak ada (rencana Munas). Kita konsisten yang terakhir pleno kemarin, itu yang memutuskan, ada empat poin," kata Rambe kepada Republika.co.id, Ahad (3/12).
Terkait desakan penggantian Ketua Umum, Rambe menegaskan tidak bisa hanya melalui ucapan, melainkan harus tertulis. Rambe mengatakan, soal dukungan terhadap calon ketua umum merupakan hak setiap orang.
Rambe menjelaskan syarat Munaslub ada soal kualitas dan kuantitas. Apabila ihwal kegentingan memaksa secara kualitas memenuhi, tetapi kuantitas juga diperhatikan, yakni harus ada persetujuan dua per tiga DPD 1. Dia menyebut, wacana menggelar Munas mungkin saja ada, termasuk usulan yang boleh jadi sudah masuk ke kantor DPP.
Sebelum Munas, menurutnya, harus ada pleno terlebih dulu. Sementara sampai saat ini tidak rencana pleno sama sekali.
"Dari DPP itu belum ada jadwal pleno, harus pleno kapan, sebelum Munas harus diplenokan, itu belum ada, sampai sekarang tidak ada pemberitahuan mau pleno," katanya menambahkan.
Politikus Partai Golkar Yorrys Raweyai mengatakan penggantian Ketua Umum Golkar paling tidak sudah diputuskan pertengahan Desember atau selambatnya tanggal 15 Desember. Kandidat yang paling kuat menurut suara dukungan DPD, kata dia, memang Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto.
Airlangga mendapatkan dukungan suara 31 dari 34 DPD. Airlangga juga sudah meminta restu Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Jokowi mempersilakan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
