REPUBLIKA.CO.ID, Surat Setya Novanto (Setnov) yang meminta supaya tidak diberhentikan dari Ketua Umum Partai Golkar dan ketua DPR tampaknya bakal seperti angin lalu. Desakan terhadap digelarnya Musyawarah Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar semakin hari semakin kencang, tak bisa dihindari lagi. Tanda-tanda kesaktian Setnov mulai luntur.
Ketua DPD I Partai Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi mengungkapkan Munaslub untuk memilih ketua umum baru sudah di depan mata. Bupati Purwakarta itu mengklaim sebanyak 30 dari 34 DPD I Golkar sudah sepakat digelarnya Munaslub secepatnya.
Menurut Dedi, Munaslub berawal dari aspirasi masyarakat yang menginginkan Partai Golkar untuk melakukan perubahan.
"Bukan 2/3 lagi tapi sudah 30 dari 34 DPD I sudah sepakat, yang empatnya sambil jalan. Insya Allah Allah semuanya mendukung Munaslub," jelas Dedi Mulyadi, Kamis (30/11).
Munaslub dapat diajukan pada Senin (4/12) mendatang. Bagi Dedi, persoalan yang menimpa Partai Golkar cukup pelik, dan satu-satunya solusi untuk mengatasi hal itu adalah dengan menggelar Munaslub, yakni mencari nahkoda baru pengganti Setya Novanto yang kini menjadi tahanan KPK karena kasus korupsi proyek Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik.
Presiden Jomowi pun tampaknya memberikan angin segar bagi terjadinya suksesi di tubuh Partai Golkar. Kemarin, para Ketua DPD Partai Golkar tingkat I (Provinsi) menemui Presiden Joko di Istana Bogor, Jawa Barat. Dalam pertemuan itu dibahas mengenai keinginan DPD I Partai Golkar menggelar Munaslub.
Presiden Joko Widodo memberikan perhatian besar terhadap Partai Golkar. "Karena memiliki pengaruh besar politik, ekonomi secara nasional," kata Dedi.
Presiden memberikan pesan agar Partai Golkar solid dan kompak sehingga menjadi partai yang siap menghadapi Pilkada di 2018 dan Pemilu di 2019. Dengan demikian, presiden menyambut positif atas kehendak para kader Partai Golkar
Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menyatakan, penyelenggaraan Munaslub Golkar dilaksanakan pada Desember 2017. Munaslub akan mengabaikan hasil praperadilan yang diajukan Ketua Umum Golkar Setya Novanto.
Menurut Wapres, Golkar harus segera mengganti pucuk kepemimpinan karena elektabilitasnya terus menurun.
"Memang persetujuan itu, saya kira Desember sudah harus ada pergantian (ketua umum), boleh dibilang ini pasti ada munaslub," ujar Jusuf Kalla.
Kalla menegaskan, munaslub tidak perlu bergantung pada hasil praperadilan Novanto. Sebab, praperadilan tidak mengadili substansi kasus yang sedang menjerat ketua DPR RI tersebut.
Praperadilan hanya mengadili proses penetapan tersangkanya. Jadi, kata Kalla, kalaupun Novanto menang praperadilan, masyarakat tetap berpikir ketum Golkar yang terpilih pada 2015 lalu itu masih terjerat masalah korupsi.
Pengamat Politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubedilah Badrun menilai Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar merupakan solusi efektif supaya bisa menghadapi tahun politik 2018-2019 dengan kondisi terbaiknya. Lewat Munaslub, citra Golkar bisa ditata kembali.
"Munaslub itu solusi efektif untuk membuat Golkar kembali menata mentalitasnya menghadapi tahun politik 2018-2019 setelah untuk kedua kalinya Ketua Umum Golkar Setya Novanto ditetapkan sebagai tersangka," kata dia.
Namun, Ubedilah menuturkan, Munaslub baru bisa terwujud jika mayoritas pengurus Golkar menginginkan itu. "Dasar Munaslub harus melalui mekanisms organisasi partai. Jika di internal Golkar mayoritas menginginkan Munaslub maka kemungkinan besar Munaslub bisa dilaksanakan," tutur dia.
Sementara itu, Inisiator Generasi Muda Partai Golkar (GMPG) Ahmad Doli Kurnia sepakat bahwa Golkar memang sudah saatnya menggelar Munaslub yang ujungnya yaitu menggantikan kepemimpinan Setya Novanto. "Saat ini wajib hukumnya ganti SN (Setya Novanto)," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
