REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla (JK) menyatakan, penyelenggaraan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Golkar dilaksanakan pada Desember 2017. Munaslub akan mengabaikan hasil praperadilan yang diajukan Ketua Umum Golkar Setya Novanto.
Menurut Wapres, Golkar harus segera mengganti pucuk kepemimpinan karena elektabilitasnya terus menurun.
"Memang persetujuan itu, saya kira Desember sudah harus ada pergantian (ketua umum), boleh dibilang ini pasti ada munaslub," ujar Jusuf Kalla ketika ditemui di kantornya, Selasa (28/11).
Kalla menegaskan, munaslub tidak perlu bergantung pada hasil praperadilan Novanto. Sebab, praperadilan tidak mengadili substansi kasus yang sedang menjerat ketua DPR RI tersebut. Praperadilan hanya mengadili proses penetapan tersangkanya. Jadi, kata Kalla, kalaupun Novanto menang praperadilan, masyarakat tetap berpikir ketum Golkar yang terpilih pada 2015 lalu itu masih terjerat masalah korupsi.
Terkait adanya desakan DPD I Golkar untuk munaslub sebelum praperadilan Novanto, Kalla mengatakan, ini hanya masalah waktu. "Ya beda-beda berapa hari ajalah, itu saya kira sebelum atau setelah (praperadilan) tidak masalah," ujar mantan politikus senior Golkar tersebut.
Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar Ace Hasan Syadzily mengklaim, desakan untuk munaslub sudah memenuhi syarat sebesar dua per tiga Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Golkar Tingkat I. Dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Golkar, syarat untuk melaksanakan munaslub adalah suara dua per tiga DPD seluruh Indonesia.
"Saya kira DPP Golkar harus segera meresponsnya cepat, tidak ada alasan bagi PG (Partai Golkar) untuk menolak karena hal tersebut telah dijamin melalui AD/ART," kata Ace di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Selasa (28/11).
Menurut Ace, suara DPD tidak bisa dikesampingkan, meskipun rapat pleno DPP memutuskan pembahasan Munaslub dilakukan setelah putusan praperadilan Novanto. Namun, anggota Komisi II DPR RI ini enggan menyebut berapa jumlah pasti DPD yang setuju digelar Munaslub.
"Rapat pleno harus dihormati tetapi desakan DPD I itu institusi berdiri sendiri dan tak terkait rapat pleno karena soal desakan terhadap munaslub itu dijamin dalam AD/ART," kata Ace.
Dengan munaslub yang akan mengganti ketum, Ace mengatakan, juga bisa membuat pergantian ketua DPR lebih cepat. "Kita berharap sebelum tahun baru artinya pertengahan Desember paling maksimal harus segera digelar karena menyangkut agenda politik yang lain yang lebih penting," kata dia.
Terpisah, Ketua DPD Tingkat I Partai Golkar Jawa Tengah Wisnu Suhardono mengatakan pertemuan DPP dan DPD Tingkat I yang sudah dilakukan akhir pekan kemarin tidak mempengaruhi keinginan DPD untuk menggelar munaslub. Wisnu menegaskan, DPD memiliki hak yang sesuai dengan AD/ART.
"Ya harus tetap diselenggarakan munaslub, karena DPD I menganggap pandangan DPD I lebih objektif daripada DPP saat ini," ujar Wisnu.
Menurut dia, DPD Jawa Tengah konsisten bersama sejumlah DPD Golkar wilayah lainnya yang sejak awal menginisiasi digelarnya munaslub. Bahkan, sejumlah DPD sudah mendapat restu dari Wakil Presiden Jusuf Kalla.
Wisnu mengatakan, penyelengaraan munaslub tidak dapat ditunda demi menyelamatkan partai beringin yang elektabilitasnya kini terus merosot. Munaslub, kata dia, menjadi jalan terbaik untuk memerbaiki citra Golkar di mata masyarakat. Munaslub bukan soal memperbaiki citra partai di mata pengurus atau struktur, tetapi juga di mata konstituen.
Wisnu mengklaim, selain DPD Jawa Tengah, DPD lain yang menemui Kalla antara lain DPD Jawa Timur, Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, DIY, Sulawesi Barat, Bangka Belitung, dan lainnya. Jumlah itu diklaim sudah dua per tiga DPD se-Indonesia yang sepakat munaslub.
Sebelumnya, Ketua DPP Partai Golkar Meutya Hafid juga menegaskan, Golkar masih berpegang teguh pada hasil rapat pleno terkait kasus hukum Novanto. Namun, dia mengakui wacana munaslub terus bergulir di internal partai. Saat ini, kata dia, yang diikuti Golkar adalah keputusan rapat pleno, yaitu menunggu hasil praperadilan Novanto.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
