REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pimpinan Pusat Muhammadiyah mendukung imbauan Wakil Presiden Jusuf Kalla agar Pemerintah Cina membatasi tenaga kerja Cina untuk masuk ke Indonesia. Dukungan ini disampaikan Ketua Bidang Ekonomi PP Muhammadiyah, Anwar Abbas.
"PP Muhammadiyah mendukung sikap Wapres yang mengimbau Pemerintah Cina agar jangan terlalu banyak membawa tenaga kerja ke Indonesia," ujarnya kepada Republika.co.id, Selasa (29/11).
Menurut Abbas, hal ini penting diingatkan pemerintah agar pembangunan yang dilaksanakan tidak menimbulkan keresahan di tengah-tengah masyarakat. Karena, selama ini jika ada investasi dari Cina masuk ke Indonesia atau ke suatu daerah, maka ribuan tenaga kerja dari Cina akan dimasukkan ke perusahaan yang mereka dirikan.
"Hal ini jelas-jelas sangat berbahaya dan sangat menyakiti hati rakyat apalagi saat ini angka pengangguran tampak semakin meningkat baik karena terbatasnya lapangan kerja maupun karena semakin banyak dan meningkatnya PHK," ucapnya.
Ia mengatakan, perusahaan di Indonesia saat ini banyak yang melakukan PHK dalam rangka meningkatkan efisiensi, sehingga tetap dapat bersaing tidak hanya di pasar lokal dan regional tapi juga di pasar dunia. Karena itu, tambah dia, PP Muhammadiyah juga mendesak Pemerintah dan DPR untuk membuat undang-undang baru atau menegakkan undang-undang yang sudah ada agar semua investor terutama yang dari Cina dapat mematuhi ketentuan-ketentuan yang ada.
"Sehingga tenaga kerja yang tersedia di dalam negeri dapat terserap secara maksimal ke dalam setiap usaha dan industri yang ada," kata Sekjen MUI ini.
Sebelumnya diberitakan, Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla (JK) menerima kunjungan kehormatan Wakil Perdana Menteri Cina Liu Yandong di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Senin (27/11). Dalam keterangan pers seusai pertemuan, JK menyinggung relasi investasi dan tenaga kerja asing (TKA) asal Negeri Tirai Bambu di Tanah Air.
"Saya katakan tadi, investasi Anda (Cina) bagus. Cuma, jangan terlalu banyak bawa tenaga kerja," ujar Kalla.
Ikuti Whatsapp Channel Republika