REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum DPP Partai Bulan Bintang (PBB), Yusril Ihza Mahendra meminta kadernya dan masyarakat yang hendak menjadi calon legislatif untuk tidak perlu ragu karena PBB dinyatakan lolos persyaratan administrasi untuk menjadi peserta pemilu 2019. "Dengan kabar baik ini, rakyat jangan ragu. Masyarakat dan kader bisa ikut bergabung untuk menjadi caleg," kata Yusril, di sela-sela pertemuan dengan para pimpinan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) di Markas PBB, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Senin (27/11).
PBB, kata dia, sudah memiliki berbagai strategi untuk mendongkrak perolehan suara pada pemilu mendatang. "Sekarang saya umumkan, kader dan caleg PBB tidak perlu ragu karena partai kita dipastikan ikut pemilu. Sekarang mari kembali bekerja keras, karena waktu kita tidak banyak. Masih banyak yang harus kita kerjakan untuk sama-sama membesarkan partai ini," katanya.
Ditanya soal target pada pemilu 2019, Yusril mengaku tidak mau muluk-muluk. "Kami targetnya minimal bisa punya fraksi di DPR, karena sebelumnya kami tidak punya," ujarnya.
Sebelumnya, PBB sempat dinyatakan tidak lolos administrasi karena tidak melengkapi persyaratan input data pada sistem informasi parpol (sipol). Yusril menilai, kalau sistem informasi partai politik atau sipol KPU bermasalah karena PBB memiliki dokumen persyaratan administrasi secara hard copy dan lengkap di 34 provinsi. Namun, lantaran sipol sering bermasalah, proses input data pun tidak bisa dilakukan sesuai jadwal yang ditetapkan KPU, yakni pada 16 Oktober 2017
"Maka kami menyatakan keberatan ke Bawaslu. Kami bawa semua berkas kami sebagai bukti, yakni kepengurusan di 512 DPC, 34 DPW dan 5.000-an kecamatan. Kita buktikan bahwa kita telah penuhi semua syarat, hanya saat itu belum semua di-input ke Sipol karena server-nya bermasalah," kata Yusril.
"Akhirnya Bawaslu memberikan rekomendasi ke KPU untuk meninjau lagi persyaratan administrasi kami. Oleh KPU, kami diberi waktu lima hari untuk input data ke Sipol. Dan alhamdulillah kami dinyatakan lolos seleksi administrasi," jelasnya.
Kendati masih ada satu tahapan yang harus dijalani, yakni verifikasi faktual, Yusril optimistis partainya dipastikan mengikuti pemilu 2019. "Untuk PBB, verifikasi faktual hanya dilakukan di wilayah pemekaran, yakni di Provinsi Kalimantan Utara dan 22 kabupaten-kota. Dan untuk wilayah itu kami sudah pastikan tidak ada masalah, sehingga, pada pengumuman akhir KPU pada bulan Februari 2018 nanti, Insya Allah kami resmi jadi peserta pemilu," kata dia.
Sementara itu, Sekjen PBB Afriansyah Ferry Noor menyatakan, dalam kesempatan itu sebanyak 28 pimpinan DPW hadir guna konsolidasi awal menghadapi pemilu 2019. "Beberapa DPW tidak hadir karena ada bencana di daerahnya, seperti Bali. Kami ingin sampaikan ke mereka bahwa PBB sudah lolos persyaratan administrasi KPU dan marilah kembali bekerja membesarkan PBB di wilayahnya masing-masing," ujarnya.
Ferry juga memastikan PBB akan mencalonkan Yusril sebagai presiden sambil menunggu keputusan gugatan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi terkait uji materi Pasal 222 Undang-Undang 7/2017 tentang Pemilu soal presidential threshold (PT). "Kalau dikabulkan MK, Insya Allah Pak Yusril akan maju menjadi calon presiden. Dan ini akan mengubah politik secara signifikan," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika