REPUBLIKA.CO.ID, LEMBANG -- Rencana pembangunan perumahan yang akan dilaksanakan oleh PT DAM Utama Sakti Prima di wilayah Desa Pagerwangi, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat mendapat penolakan dari ratusan warga sekitar yang mengklaim sudah menggarap lahan tersebut sejak lama.
Selain itu, daerah yang akan digunakan melanggar Perda No. 2/2016 tentang Pedoman Pengendalian Kawasan Bandung Utara (KBU) sebagai Kawasan Strategis Provinsi Jawa Barat. Sehingga warga akan menggugat ke Pengadilan Negeri Bale Bandung.
Salah seorang warga setempat, Sofyan (56) mengaku keberatan dan menolak adanya rencana pembangunan perumahan tersebut. Bahkan, beberapa waktu lalu dirinya bersama warga lainnya sempat menanyakan terkait rencana tersebut kepada para pekerja. Namun, yang diterima oleh dirinya dan rekannya itu adalah pengusiran.
"Itu lahan sudah dimanfaatkan bertahun-tahun lamanya oleh warga dan digunakan sebagai lahan pertanian," ujarnya, Ahad (26/11). Katanya, satu unit alat berat sudah diturunkan untuk meratakan tanah milik warga RT 05 dan 01 RW 12 Kampung Sukasari Desa Pagerwangi.
Ia menuturkan, rencana pembangunan di wilayah KBU sangat bertentangan dengan aturan. Sebab, kawasan tersebut dilindungi. Selain itu, diperlukan surat rekomendasi terlebih dahulu dari Gubernur Jawa Barat jika akan ada pembangunan di KBU.
"Gubernur pasti gak akan mengeluarkan izin pembangunan di KBU. Kalau KBU dirusak, resapan air bisa berkurang, banjir dan warga bisa kekurangan air kalau kemarau," katanya.
Menurutnya, jika PT DAM belum memiliki izin maka seharusnya pembangunan dihentikan terlebih dahulu. Dirinya juga menyayangkan Pemerintah Bandung Barat yang lemah dalam pengawasan. Termasuk aparat kecamatan atau desa tidak pernah menindak.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
