Sabtu 25 Nov 2017 00:05 WIB

Setnov Didesak Mundur, Golkar Masih Tunggu Praperadilan

Rep: Muhyiddin/ Red: Andi Nur Aminah
Fadel Muhammad
Foto: Republika/Raisan Al Farisi
Fadel Muhammad

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Setelah terlibat kasus korupsi KTP elektronik, Setya Novanto didesak untuk mundur sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan juga sebagai Ketua Umum DPP Golkar. Para politisi Golkar akhirnya berkumpul untuk membahas terkait hal ini.

Politisi senior Partai Golkar, Fadel Muhammad mengatakan, dia dan sejumlah politisi Golkar telah bertemu dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk membicarakan kasus tersebut di Kantor Abu Rizal Bakrie, Jumat (24/11). Dalam rapat itu, kata dia, juga hadir juru bicara Partai Golkar, Idrus Marham serta pengurus DPP lainnya.

"Yang pertama adalah kita menunggu hasil keputusan daripada praperadilan tanggal 30 kan. Kemudian yang kedua, sesudah itu kita lihat kalau ada perubahan, ada sesuatu yang baru, nanti kita menentukan sikap apa yang mesti diambil," ujarnya saat ditemui Republika.co.id usai menghadiri Rakernas Rabithah Alawiyah di Jakarta, Jumat (24/11).

Kemudian, menurut dia, terkait posisi Setnov sebagai Ketua DPR nantinya akan diserahkan kepada keputusan Dewan Pembina Partai Golkar. "Mengenai DPR, nanti kita evaluasi nanti mungkin Desember awal. Tentunya akan dibicarakan dengan Presiden. Tapi keputusannya adalah DPP dengan Dewan pembina," ucapnya.

Menurut Fadel, dalam rapat tersebut memang banyak membahas tentang desakan agar Setnov juga mundur dari jabatannya sebagai Ketum Golkar. Namun, menurut dia, Golkar mempunyai mekanisme tersendiri terkait hal ini. "Kita tidak boleh ikut kayak gitu. Golkar kan ada sistemnya. Kita tidak mau seperti dulu PPP, waktu Surya Dharma Ali begitu dipenjara langsung dipotong, diberhentiin, jangan, nanti partainya rusak," katanya.

"Ini kita ada sistem. Dia (Setnov) tidak ada, ada mekanismenya. Dia enggak ada, ada orang lain kok, kerja jalan semua," imbuhnya

Namun, Fadel menegaskan bahwa jika ada yang mendorong dia menjadi Ketua Umum Golkar, Fadel mengatakan tidak akan bersedia. Fadel mengaku hanya berkenan untuk menggantikan posisi Setnov di DPR. "Saya tidak bersedia jadi ketua umum. Tapi nanti kalau pimpinan DPR, kalau emang dikehendaki saya siap di situ. Saya ke situ saja," jelasnya.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement