REPUBLIKA.CO.ID, MATARAM—Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku belum menerima surat resmi pengunduran diri Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa. Khofifah berencana maju dalam pemilihan gubernur Jawa Timur 2018. Majunya Khofifah di kontestasi pilgub Jatim membuatnya harus mundur dari Kabinet Kerja Presiden Jokowi.
"Belum sampai ke saya, belum ke saya, suratnya belum sampai ke saya," kata Jokowi setelah membuka Munas Alim Ulama Nahdlatul Ulama Konbes Nahdlatul Ulama di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), Kamis (23/11).
Baca Juga: Khofifah akan Surati Presiden Jokowi
Penegasan itu disampaikan terkait telah diusungnya Khofifah oleh beberapa partai sebagai calon gubernur Jawa Timur (Jatim). Tercatat, Partai Demokrat bersama Hanura, Nasdem, Golkar, dan PPP berkoalisi mengusung menteri sosial tersebut sebagai calon gubernur Jatim.
Khofifah diusung oleh sejumlah partai berdampingan dengan Emil Dardak menuju kursi Jatim 1 dan Jatim 2. Perempuan asal Surabaya itu pernah dua kali kalah bertarung dalam pemilihan gubernur Jatim, yakni pada 2008 dan 2013.
Namun, Presiden Jokowi menegaskan, belum dapat memberikan komentar apa pun jika belum ada surat resmi yang disampaikan Khofifah kepadanya. "Saya belum bisa jawab sebelum beliau menyampaikan surat resmi kepada saya," katanya.
Majunya Khofifah dalam bursa Pilgub Jatim membuat posisi menteri sosial akan kosong. Jokowi harus kembali merombak kabinet untuk mencari pengganti Khofifah. Sejumlah nama mencuat di tengah hingar bingar Khofifah yang akan mundur.
Mereka, antara lain, mantan jurnalis Najwa Shihab hingga Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Terlebih, Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pernah menemui Jokowi di Istana Negara.
Namun, Kepala Divisi Hukum dan Komunikasi Politik Partai Demokrat, Ferdinand Hutapean membantah partainya akan bergabung dalam kabinet pemerintahan Jokowi-JK.
"Kaitan reshuffle karena majunya Khofifah di Pilgub Jatim, Pak SBY yang bertemu Pak Jokowi di Istana, hingga AHY bertemu pak Jokowi-JK di kawinan Kahiyang, tidak ada hubungan dengan Demokrat masuk kabinet," kata Ferdinand.
Menurutnya, pertemuan SBY dengan Jokowi di Istana hanya membahas soal revisi Undang-Undang tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dan persoalan ekonomi. Jadi, kata Ferdinand, sikap partai Demokrat bukan pendukung dan bukan oposisi. Ferdinand mengakui, Demokrat memang sudah tiga kali ditawari masuk kabinet.
Soal posisi AHY, Demokrat menilai, akan bagus bila AHY tetap di luar pemerintahan dan bersafari politik. Ini untuk menyiapkan AHY agar lebih mengenal Indonesia dan seluruh Indonesia bisa mengenal dia. "Jadi, tidak ada keinginan mas AHY dan demokrat masuk kabinet," tegasnya.
Sebelumnya, Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla mengatakan, pemerintah belum menetapkan pengganti Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa di jajaran Kabinet Kerja. Hal ini menyusul adanya rencana Khofifah untuk mencalonkan diri sebagai calon gubernur di Pilgub Jatim.
Jusuf Kalla mengakui, sudah bertemu dengan Khofifah. Dalam pertemuan itu, Khofifah menyampaikan rencananya untuk mencalonkan diri sebagai gubernur Jawa Timur. Menurut Kalla, keputusan pergantian Khofifah berada di tangan Presiden Jokowi.
Namun, penggantian Khofifah tersebut nantinya bukan berarti merombak seluruh kabinet. Hanya mengisi kekosongan posisi saja. "Bukan merombak, mengisi. Nantilah itu nanti lihat kenyataannya dulu," kata Jusuf Kalla.
Ikuti Whatsapp Channel Republika