REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wasekjen Partai Golkar, Tb Ace Hasan Syadily menyampaikan bahwa hasil rapat pleno beberapa waktu lalu merupakan jalan tengah. Partai Golkar tidak langsung menggelar Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) untuk menggantikan Novanto sebagai ketua umum.

Ace mengakui adanya desakan dari sejumlah Dewan Pimpinan Daerah (DPD) tingkat I, agar DPP Golkar segera menggelar musyarawah nasional luar biasa, tanpa menunggu hasil praperadilan yang diajukan Setya Novanto terkait penetapan tersangka. Namun memenurutnya, belum dua per tiga (2/3) DPD yang mendukung digelarnya Munaslub.

"Memang ada anggota DPD I yang menginginkan Munaslub sebagai langkah untuk menyelamatkan Partai Golkar. Tapi ini masih belum cukup memenuhi syarat. Tapi secara aturan organisasi karena mesti 2/3," jelas Ace Hasan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (22/11).

Menurut Ace Hasan, hasil rapat pleno yang digelar selama delapan jam itu merupakan bentuk kompromi atau jalan tengah. Diantaranya dengan mempertimbangkan suasana kebatinan Setya Novanto. Sehingga pihaknya memberikan kesempatan kepada Setya Novanto untuk membuktikan apakah dia terlibat atau tidak melalui praperadilan.

"Pak Setya Novanto berhak mendapat keadilan hukum dan upaya hukum dengan melakukan praperadilan. Maka kita harus hargai," katanya.

Selain itu Partai Golkar juga mempertahankan posisi Setya Novanto sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI berdasarkan hasil rapat pleno. Artinya Setya Novanto baru bisa diganti hanya jika kalah dalam putusan praperadilan. Karena, kata Ace Hasan, pihaknya harus menjunjung asas praduga tak bersalah yang dijamin Undang-undang MD3.

"Kami tak sama sekali mengabaikan etika publik, tapi kita juga harus harus menghormati proses hukum. Pergantian mengharuskan adanya inkrach," ujar Ace Hasan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika