REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) tingkat I Partai Golkar Jawa Tengah Wisnu Suhardono mengatakan, dua per tiga DPD tingkat I Partai Golkar se-Indonesia telah sepakat meminta digelarnya musyawarah nasional luar biasa (Munaslub). Desakan untuk munaslub tersebut dilakukan guna mencari pengganti ketua umum yang saat ini sudah ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Kita DPD I minimum dua per tiga atau 34 DPD I sudah firm minta Munaslub," ujar Wisnu usai berdiskusi di Kosgoro 1957, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Rabu (22/11).
Wisnu menuturkan permintaan Munaslub tersebut awalnya diinisiasi oleh delapan DPD tingkat I antara lain Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa barat, DKI, Banten, DIY, Sulawesi Barat, dan Bangka belitung. Delapan DPD tingkat I ini pun telah menemui tokoh senior Partai Golkar Jusuf Kalla perihal permintaan dilakukan segera Munaslub tersebut pada Senin (20/11) malam lalu.
"Kita yang menginisiasi pertemuan delapan ketua DPD tingkat I Senin malam, menghadap Pak JK bahwa kita akan menyampaikan surat kepada DPP yang akan ditandatangani oleh paling tidak dua per tiga DPD. Isinya adalah meminta segera dilaksanakan munaslub untuk memilih ketua umum yang baru," ujar Wisnu.
Jusuf Kalla pun kata Wisnu menyambut baik permintaan tersebut dan sama pandangannya bahwa perlu ada perbaikan. Karenanya rencananya, tanda tangan dari minimum dua per tiga DPD I tersebut akan diserahkan ke DPP pada pekan ini. Wisnu mengatakan, DPD I juga meminta agar munaslub segera dilaksanakan paling tidak pada akhir November ini.
"Jumat Insya Allah (diserahkan). Kita mintakan akhir November. Kita sudah biasa tiga atau lima hari menyelenggarakan kok. ini kan masih ada waktu kan. Kalau Jumat dikasih, artinya ada 5 hari kan masih. Karena kita berkejaran dengan Pilkada," ujarnya.
Wisnu pun mengatakan desakan Munaslub dari DPD tersebut lebih kuat dibandingkan hasil rapat pleno DPP Partai Golkar yang masih mempertahankan Novanto. Sebab, sesuai AD/ART partai, penyelenggaraan Munaslub dapat dilakukan jika ada permintaan minimal dua per tiga DPD I se-Indoenesia.
"Tidak bisa. Kita lebih kuat dari DPP, AD/ART, ada Juklak juga ada. Sesuai AD/ART nanti dicek bagaimana kuat mana keputusan kita kemarin ditandatangani dua per tiga lebih daripada DPD 1 dengan pleno yang dilaksanakan tadi malam," ujarnya.
Sementara Ketua DPD I Partai Golkar Jawa Barat membenarkan permintaan DPD se-Indonesia menginginkan perubahan, termasuk salah satunya Munaslub. Menurutnya, perlu ada pertemuan segera antara DPD dan DPP membahas keinginan tersebut.
"Ya nanti dibikin musyawarah antara DPD I dengan DPP dan setelah itu bikin musyawarah nasional, apa itu prosesnya bagaimana, terserah lah nanti," kata Dedi.
Sebab menurutnya, jika tidak ada perubahan di Partai Golkar makin menyulitkan partai beringin tersebut di kancah pemilu.
"Ya harus cepat enggak boleh lagi lebih dari bulan Desember. Kalau bang Agung Laksono selambat-lambatnya akhir bulan Desember, kalau menurut saya enggak. Selambat-lambatnya awal Desember, karena akhir Desember itu Januari. Itu sudah memasuki tahapan Pilkada, pendaftaran. Enggak ada lagi waktu ini partai untuk mengubah diri," kata Dedi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika