REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla tidak mau campur tangan terkait nasib Setya Novanto di Partai Golkar. Jusuf Kalla mengembalikan mekanisme dan urusan ini kepada partai berlambang pohon beringin tersebut.

"Itu kita kembalikan ke Golkar, kan mereka sudah rapat kemarin," ujar Jusuf Kalla ketika ditemui di kantornya, Rabu (22/11).

Sebelumnya diketahui, pada Selasa (21/11) lalu Setya Novanto menulis dua surat dari dalam tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Satu surat ditujukan untuk pimpinan DPR dan satu surat lain ditujukan untuk Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar. Kedua surat tersebut dibubuhi materai Rp 6.000 dan ditandatangani Novanto.

Surat Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto dibacakan dalam rapat pleno Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar. Surat tersebut berisi permintaan Novanto untuk menunjuk Sekjen Partai Golkar Idrus Marham sebagai pelaksana tugas ketua umum.

Jusuf Kalla enggan berkomentar mengenai penunjukkan pelaksana tugas ketua umum Golkar oleh Novanto. Menurut Jusuf Kalla, Golkar pasti sudah memiliki mekanisme dan sistem tersendiri. "Saya tidak tahu AD/ART (Golkar) sekarang, tapi pasti teman-teman di DPP itu paham," kata Jusuf Kalla.

Dalam surat tersebut, Novanto juga meminta tak ada pemberhentian dirinya sebagai ketua umum Golkar, baik untuk sementara maupun permanen. Hanya saja, karena Novanto tak bisa memimpin partai, ia menunjuk Sekjen Golkar Idrus Marham sebagai pelaksana ketua umum.

Sementara untuk menjadi Plt sekjen menggantikan Idrus, ia menunjuk dua orang, yakni Yahya Zaini dan Aziz Syamsuddin. Hasil rapat pleno Partai Golkar memutuskan bahwa Novanto tetap menjabat ketua umum partai setidaknya sampai ada putusan praperadilan yang ia ajukan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika