REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar Hukum Tata Negara Margarito Kamis menyarankan Partai Golkar untuk berpegang teguh pada AD/ART organisasi dalam menyikapi persoalan hukum yang dihadapi ketua umumnya Setya Novanto.
"Para pengurus Partai Golkar sebagai politisi senior, saya kira mereka lebih tahu apa yang harus dilakukan dalam menyikapi persoalan Pak Novanto ini," kata Margarito Kamis ketika dihubungi melalui telepon selulernya di Jakarta, Senin (21/11).
Menurut Margarito, para pengurus Partai Golkar, tentunya memiliki kalkulasi politik, untung dan rugi, yang akan dihadapi dalam melakukan langkah politik. Setiap langkah politik yang akan diambil, kata dia, tentu sudah diperhitungkan untung dan ruginya.
Sebagai praktisi hukum, Margarito mengusulkan agar para pengurus Partai Golkar berpegang teguh dengan AD/ART Partai Golkar yang mengatur internal partai. Soal wacana akan dilakukan penunjukan pelaksana tugas (plt.) ketua umum dan Ketua DPR RI pengganti, menurut Margarito, hal itu adalah langkah politik yang akan dilakukan Partai Golkar.
"Soal wacana penggantian Ketua DPR RI, hal ini tergantung pada keputusan DPP Partai Golkar apakah mau atau tidak, menggantinya," katanya.
Soal penunjukan Plt. Ketua Umum DPP Partai Golkar, menurut Margarito, itu adalah pilihan rasional. Akan tetapi, harus disesuaikan dengan amanah AD/ART.
Sementara itu, Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily ketika dihubungi melalui telepon selulernya di Jakarta, Senin, mengatakan bahwa Partai Golkar akan segera melakukan konsolidasi internal guna membicarakan langkah politik partai ke depan, termasuk kemungkinan penggantian jabatan ketua DPR RI.
Menurut Ace Hasan Syadzily, rencana konsolidasi internal setelah KPK menetapkan status tersangka kepada Novanto atas kasus dugaan korupsi proyek pengadaan kartu tanda penduduk elektronik, kemudian menahannya sejak Jumat (17/11).
"Partai Golkar harus segera melakukan konsolidasi. Sasarannya agar partai segera mengambil langkah apakah perlu segera dilakukan penggantian sementara ketua umum, termasuk Ketua DPR RI?" katanya
Ikuti Whatsapp Channel Republika