REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto mengatakan, akan melancarkan operasi opini. Menurutnya, kejadian di Tembagapura, Papua, memunculkan opini-opini negatif baik dari dalam maupun luar negeri.
"Kita akan melakukan suatu operasi opini, pelurusan opini. Dari kejadian ini banyak sekali opini dan spekulasi masyarakat yang muncul dari media sosial," jelas Wiranto usai menggelar rapat khusus membahas masalah di Papua dan Papua Barat di Kantor Kemenko Polhukam, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (20/11).
Karena rencana itu, Menteri Komunikasi dan Informasi Rudiantara hadir dalam rapat tersebut. Menurut Wiranto, Rudiantara hadir dan diberikan tugas untuk memelopori bagaimana caranya meluruskan opini-opini negatif yang berkembang, baik dari dalam maupun luar negeri.
"Banyak opini-opini yang sekarang salah, tidak objektif, opini negatif yang bersifat justru membangun kebencian. Tentu akan kita lawan dengan operasi opini," ujar dia.
Operasi opini itu, kata Wiranto, dilakukan dengan cara memberikan penjelasan yang benar kepada masyarakat dan dunia internasional. Sehingga, lanjut dia, jangan sampai ada tuduhan-tuduhan tak baik yang biasa pihaknya hadapi.
"Seperti yang biasa kita hadapi, yaitu adanya kesewenang-wenangan, brutalitas dari aparat keamanan, adanya ketidakadilan. Bukan itu. Tapi kita melindungi warga negara Indonesia yang tersandera oleh KKSB itu," tutur Wiranto.
Selain itu, operasi opini tersebut juga diperuntukkan bagi opini-opini yang menutupi kenyataan pembangunan di wilayah Papua dan Papua Barat. Wiranto menjelaskan, pemerintah sudah sangat serius membangun daerah atau wilayah Papua dan Papua Barat.
"Presiden sudah betul-betul mengarahkan, kita harus melakukan pembangunan dari pinggiran, termasuk Papua dan Papua Barat. Maka kemudian pembangunan infrasturktrur, penyamaan harga kebutuhan bahan pokok, dilaksanakan di sana," kata dia.
Ia menuturkan, pembangunan tersebut dilakukan untuk pemerataan keadilan, ekonomi, dan penguatan pertahanan. Hal-hal itulah yang menurut Wiranto tertutup dengan opini yang negatif. Hal-hal tentang bagaimana pemerintah memerlakukan Papua.
"Perlu ada keseimbangan opini yang objektif. Opini yang betul-betul realitasnya ada di sana. Jangan hanya mendengarkan opini yang justru terdefiasi dengan niat-niat buruk," ungkap dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika