REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud), tengah mengajukan pengangkatan 250 ribu guru honorer, untuk mengikuti seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K) alias kontrak. Hal itu dilakukan sebagai upaya untuk mengatasi kekurangan guru di Indonesia.

"Ada sekitar 988 ribu guru honorer, dan yang memenuhi syarat ada 250 ribuan guru honorer. Jumlah itu yang maksimal bisa kami ajukan tapi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) belum memberikan lampu hijau," ungkap Direktur Jenderal (Dirjen) Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) Kemendikbud, Hamid Muhammad di Kompleks Kemendikbud, Jakarta Pusat pada Senin (20/11).

Hamid mengatakan, proses penambahan guru juga terkendala moratorium atau penundaan membuka pendaftaran pegawai negeri sipil (PNS). Sebab, jumlah guru PNS yang ada hingga saat ini mencapai 1,4 juta guru, jumlah itupun di luar guru agama.

"Selain itu kami minta dan dorong agar rombongan belajar (rombel) di setiap daerah itu dioptimalkan lagi, seperti, misalnya di salah satu SMP ada empat guru matematika tapi kebutuhan ada dua, maka tunjangan tidak akan dibayar kan. Tapi kalau rombel dipecah pasti jam mengajar 24 jam akan terpenuhi," jelas Hamid.

Terkait masih banyaknya jumlah sekolah rusak, Hamid mengaku kewalahan untuk menanggulangi kerusakan, karena anggaran yang tersedia sangat minim. Karena itu, Hamid meminta Kepala Dinas Pendidikan pun turut mengoptimalkan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk memperbaiki sekolah rusak.

"Saya pusing dengan permasalahan sekolah rusak. jadi tolong kepala daerah juga optimalkan DAK yang diterima, karena sampai sekarang daya serapnya baru 30 persen," kata dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika