REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Bakal calon gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (RK) yakin polemik yang terjadi di dalam tubuh Golkar yang merupakan partai pengusung di pilkada 2018, tidak akan berpengaruh terhadap elektabilitasnya.
"Saya tidak terlalu mengkhawatirkan karena satu teori yang namanya pilkada itu adalah figur. Kalau pertanyaan itu fokus pada pemilihan legislatif, itu berdampak," kata pria yang akrab disapa Emil ini di Bandung, Jumat (17/11).
Emil mengatakan, dalam benaknya, ia tidak terlalu mengkhawatirkan elektabilitasnya menurun, seiring dengan ditetapkannya Ketua Umum DPP Golkar Setya Novanto sebagai tersangka kasus KTP-el oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut dia, dalam pemilihan kepala daerah yang lebih menonjol adalah figurnya bukan partai pengusungnya. Berbeda hal jika pemilihan legislatif, partai sangat berpengaruh dalam penentuan pemilihan masyarakat.
"Tapi kalau pilkada itu pada figur, berbagai contoh sudah membuktikan. Saat pilkada partainya bermasalah, figurnya tidak masalah. Tapi saat pileg masyarakat memberikan respons yang berbeda," katanya.
Bahkan ia menjamin, pada survei berikutnya elektabilitasnya tetap dan tidak terpengaruh terhadap polemik tersebut. "Dites saja disurvei berikutnya. Jadi kekhawatiran itu tidak terjadi dibenak saya," kata dia.
Ia pun memilih tenang dan fokus untuk memantapkan strategi pemilihan gubernur mendatang. Emil mengatakan, jika terlalu aktif dalam segala isu yang ada akan membuatnya tidak fokus untuk menjalankan tugas yang diembannya.
Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menilai, pergantian pimpinan Partai Golkar perlu dilakukan menyusul sempat raibnya Setya Novanto. JK menilai, masalah hukum yang membelit Novanto belakangan akan menjadi kampanye buruk bagi citra Golkar.
JK menegaskan, apabila ketua umum menghilang maka perlu ada pemimpin baru untuk memimpin partai. Ia juga menilai, Golkar harus segera menggelar musyawarah nasional luar biasa (munaslub) untuk menetapkan ketua umum baru. Namun, tokoh senior Partai Golkar tersebut menyerahkan sepenuhnya keputusan munaslub kepada pengurus partai.
JK mengatakan, menghilangnya Novanto merupakan kampanye negatif bagi Partai Golkar. Hal ini bisa menurunkan elektabilitas dan kepercayaan terhadap partai berlambang pohon beringin tersebut.
Anggota Generasi Muda Partai Golkar (GMPG) Mirwan BZ Vauly menilai, Partai Golkar tersandera dengan kasus Setya Novanto. Untuk itu, Mirwan mengatakan, sebaiknya Setya Novanto mundur dari jabatan ketua umum Golkar untuk menyelamatkan elektabilitas parpol berlambang pohon beringin itu menjelang Pemilu 2019.
Mirwan melanjutkan, apalagi penetapan tersangka Setnov merupakan yang kedua kalinya. Setelah sebelumnya memenangkan praperadilan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan beberapa waktu lalu. Jika munas, kata Mirwan, tidak segera dilakukan maka elektabilitas partai semakin jeblok.
Menurut Mirwan, hal itu dibuktikan dengan dengan beberapa hasil survei elektabilitas pasti anjlok di angka 7,4 persen. Bahkan, sepanjang tahun ini kabar tentang Golkar di publik yang selalu trending cuma soal kasus pribadi Novanto tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
