REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Usai menghadiri acara Sarasehan Nasional DPD RI, Presiden Joko Widodo (Jokowi) langsung bertolak menuju Provinsi Sumatera Utara guna melakukan kegiatan kunjungan kerja. Melalui Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma Jakarta, Kepala Negara beserta rombongan lepas landas dengan menggunakan Pesawat Kepresidenan Indonesia-1 sekira pukul 10.35 WIB.
Di Medan, Presiden diagendakan menghadiri acara Peresmian Pembukaan Musyawarah Nasional ke-10 Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI). Perwakilan KAHMI sebelumnya telah mengundang Presiden secara langsung saat melakukan pertemuan di Istana Merdeka pada 3 November 2017 yang lalu.
"Kami sangat berharap untuk dapat dikunjungi oleh seorang Kepala Negara. Tadi Bapak Presiden menyatakan insya Allah Presiden akan hadir membuka munas KAHMI tanggal 17 sore di Medan, Sumatra Utara, yang akan dihadiri sekira 1.400 utusan dari seluruh Indonesia," ujar Mahfud MD, selaku Koordinator Presidium KAHMI.
Dalam kunjungan kerja ini, Presiden turut didampingi oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Ketua MPR Zulkifli Hasan, Ketua DPD Oesman Sapta Odang, Sekretaris Militer Presiden Marsda TNI Trisno Hendradi, Komandan Paspampres Mayjen TNI (Mar) Suhartono dan Staf Khusus Presiden Sukardi Rinakit.
Sebelum acara Munas, akan digelar simposium nasional bertajuk 'Membangun Negeri, Memihaki Bangsa Sendiri'. Acara simposium ini dihadiri para guru besar alumni HMI. Tema Munas KAHMI kali ini diangkat karena KAHMI melihat bahwa pembangunan di Indonesia sudah sangat pesat, tidak ada batasan. Mahfud menjelaskan, Indonesia saat ini memiliki banyak kekayaan termasuk intelektual. Semua kekayaan dan pembangunan tersebut sayangnya masih dirasakan sebagian pihak, dan belum terasa secara merata.
Kesenjangan ini yang harus segera diselesaikan melalui pembangunan dan pemerataan kekayaaan hingga ke pelosok daerah dan seluruh elemen masyarakat. Alumni HMI yang tergabung dalam organisasi KAHMI ini sejak dulu lahir bersama republik Indonesia dan ikut mempertahankan negara ini.
HMI dan KAHMI pun turut memantapkan keberlakukan dan penghayatan ideologi Pancasila serta konstitusi dalam berbagai tahapan, baik merumuskan, membuat undang-undang dan kebijakan negara lainnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
