REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Koordinator dari Indonesia Corruption Watch (ICW) Adnan Topan Husodo mengatakan, Ketua DPR RI Setya Novanto justru menyusahkan dirinya sendiri dengan tindakan menghilang dari proses hukum yang tengah dijalankan KPK. Dalam upaya penjemputan paksa semalam, penyidik KPK tidak berhasil menangkap Novanto di rumah dinasnya di Jakarta.
"Menghindari proses hukum itu justru membuat dirinya susah ya. Harus bersembunyi tidak bisa menjalankan dirinya sebagai orang tua sebagai kepala keluarga dan dalam hal ini dia juga bertanggung jawab untuk meletakkan jabatan sebagai ketua DPR," kata Adnan saat dikonfirmasi, Kamis (16/11).
Menurut Adnan, langkah KPK memanggil paksa Novanto sangatlah tepat lantaran sikap Ketum Partai Golkar tersebut yang tidak kooperatif selama ini. Ia pun menyarankan agar Novanto segera menyerahkan diri.
"Pada intinya tetap akan menjadi buron (bila tidak menyerahkan diri) dan pada akhirnya ini sangat tergantung dari sikap kenegarawanan Setya Novanto apalagi posisinya sebagai ketua DPR tentu mestinya dia memberikan pembelajaran yang baik buat masyarakat," kata Adnan.
Diketahui, tim penyidik KPK masih kesulitan menemukan Ketua DPR Setya Novanto, setelah dikeluarkannya surat perintah penangkapan, Rabu (15/11). Sejumlah penyidik lembaga antirasuah sudah mendatangi rumah Novanto untuk menjemputnya pada Rabu (15/11) hingga Kamis (16/11) dini hari.
Saat tim penyidik KPK mendatangi rumah Novanto hanya ada keluarga dan pengacara. KPK pun mengimbau Novanto untuk menyerahkan diri agar memudahkan penanganan kasus korupsi proyek KTP-el.
Sebelumnya, pada Jumat (10/11) KPK kembali menetapkan Novanto sebagai tersangka untuk yang kedua kalinya. Lembaga antirasuah itu menduga Novanto terlibat proyek KTP-el ketika dia menjabat sebagai anggota DPR RI periode 2009-2014. Namun Novanto juga diketahui mangkir untuk kesekian kalinya dari pemeriksaan KPK.
Baca, Kuasa Hukum: Setnov tidak Bersembunyi, Beliau Cuma tidak Ikhlas.
Ikuti Whatsapp Channel Republika