REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla (JK) menilai, pergantian Ketua Umum Partai Golkar perlu dilakukan, menyusul kasus dugaan korupsi proyek kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el) yang menjerat Setya Novanto. Namun, JK menyerahkan hal itu sepenuhnya ke Partai Golkar.

"Kalau ketua menghilang, kapten menghilang masa tidak diganti kaptennya," ujar Jusuf Kalla usai menghadiri Rakernas Partai Nasdem di Jiexpo Kemayoran, Jakarta, Kamis (16/11).

Seperti diketahui, penyidik KPK telah mendatangi rumah Ketua DPR RI Setya Novanto pada Rabu, (15/11) untuk melakukan penangkapan. Namun, Setya Novanto tak ada di rumahnya dan tidak diketahui keberadaannya. JK menegaskan, apabila ketua umum menghilang maka perlu ada pemimpin baru untuk memimpin partai.

"Ketua umum menghilang bagaimana partainya, masa partainya hilang juga, mesti ada pemimpin yang baru," kata mantan Ketua Umum Golkar itu.

JK menilai, Golkar harus segera menggelar musyawarah nasional luar biasa (munaslub) untuk menetapkan ketua umum baru. Namun, tokoh senior Partai Golkar tersebut menyerahkan sepenuhnya keputusan munaslub kepada pengurus partai.

"Itu terserah Golkar, tapi harus segera sekarang ada yang pimpin Golkar. Pimpinannya lari, harus ada (pengganti) pimpinan baru," ucapnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika