REPUBLIKA.CO.ID, KARAWANG -- Yayasan Kusuma Buana, Jakarta, mengklaim 12 dari 30 kecamatan di Kabupaten Karawang, darurat kasus perdagangan manusia (human trafficking). Kondisi itu, berdasarkan hasil survei di lapangan.

Ada dua indikator yang jadi penilaian, yakni kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak. Serta, tingginya pekerja seks anak di lokasi prostitusi.

Pegiat Sosial Yayasan Kusuma Buana, Jakarta, Wisnu Prasadja, mengatakan, beberapa bulan terakhir pihaknya melakukan survei ke seluruh wilayah di Karawang. Ternyata, ada 12 kecamatan yang menjadi kantong perdagangan manusia serta kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan. "Karenanya, perlu perhatian serius dari berbagai pihak dan elemen untuk mengatasi masalah ini," ujar Wisnu, saat memberi pelatihan dan pembekalan keterampilan di Desa Sungai Buntu, Kecamatan Pedes, Selasa (14/11).

Menurut Wisnu, ada sejumlah faktor yang menjadi penyebab tingginya pedagangan manusia ini. Seperti, kebutuhan ekonomi. Sehingga, menyebabkan generasi muda menjadi korban perdagangan manusia.

Terutama, menjadi pekerja seks komersial. Selain itu, permasalahan pendidikan. Akibatnya, minim pemahaman mengenai kesehatan reproduksi.

Meski demikian, lanjut Wisnu, pihaknya menilai Pemkab Karawang sudah berupaya untuk menekan kasus perdagangan manusia ini. Salah satunya, dengan adanya Perda No 7/2012 tentang Pencegahan dan Penanganan Perdagangan Manusia. "Akan tetapi, payung hukum ini belum dipahami secara maksimal di tataran masyarakat bawah," ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika