REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Panglima TNI yang akan datang memiliki peran yang strategis terkait dengan sejumlah agenda politik. Di antaranya adalah pilkada serentak 2018 dan pemilu serentak di 2019. Panglima TNI harus memastikan lembaganya tidak berpolitik praktis, imparsial, dan teguh mengawal kedaulatan NKRI.

"Semua itu menjadi agenda penting di bawah komando panglima TNI yang baru‎," kata anggota Komisi I DPR dari PPP, Arwani Thomafi, kepada Republika.co.id, Selasa (14/11).

Selain itu,  agenda modernisasi kekuatan TNI serta persoalan kesejahteraan TNI juga harus diperhatikan. Hal itu harus menjadi pekerjaan rumah yang senantiasa harus terus dikawal.

Konstitusi memberikan mandat penuh kepada Presiden untuk mengusulkan pergantian panglima TNI. "Kapan dan dari angkatan mana, biarlah pembahasan hal itu tidak menjadi ruang yang akan mengurangi hak prerogatif Presiden. TNI mempunyai tradisi pengkaderan yang sangat bagus dan teruji," kata politikus PPP ini.

TNI juga mempunyai banyak stok kader yang selain professional dan tangguh, juga sangat siap untuk mengisi estafet kepemimpinan. Presiden tinggal milih saja. Domain kami nanti soal setuju atau tidak .

‎Dalam waktu dekat Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo akan mengakhiri masa tugas. Dia akan digantikan perwira tinggi lain yang diangkat oleh Presiden RI. Penggantinya bisa berasal dari kepala staff angkatan atau perwira tinggi lainnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika