REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Aparat keamanan masih menggunakan pendekatan persuasif terhadap kelompok kriminal besenjata (KKB) yang menyandera 1300 warga sipil di daerah Utikini dan Banti, Kabupaten Mimika, Papua. Jika tindakan persuasif tidak dicapai, Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla (JK) meminta agar aparat keamanan bisa menyelamatkan rakyat.

"Kalau tidak dicapai tentu pemerintah mementingkan kepentingan rakyat, jadi harus tegas juga untuk menyelesaikan itu, tapi sekarang ini harus dengan (pendekatan) persuasif supaya jangan terjadi korban yang banyak," ujar JK dikantornya, Selasa (14/11).

JK menilai, tujuan kelompok bersenjata ini melakukan penyanderaan merupakan upaya untuk melawan pemerintah. Oleh karena itu, dia meminta agar aparat keamanan bisa menyelesaikan masalah ini dan menyelamatkan rakyat.

"Ya, harus menyelamatkan rakyat apapun caranya," tegasnya.

JK memastikan, bantuan makanan bagi rakyat yang disandera telah dipenuhi dari pemerintah pusat maupun daerah. Bahkan, PT Freeport Indonesia juga ikut memberikan bantuan karena ada indikasi dari 1.300 orang yang disandera banyak yang bekerja di perusahaan tambang tersebut.

Kelompok bersenjata ini dituding sebagai dalang utama dari serangkaian aksi kekerasan di wilayah Tembagapura akhir-akhir ini seperti teror penembakan terhadap kendaraan dan fasilitas PT Freeport Indonesia, penembakan terhadap anggota Brimob, penembakan terhadap warga sipil, pemerkosaan dan lainnya.

Hingga kini diperkirakan sekitar 1.300 warga sipil masih terjebak di kampung-kampung itu. Mereka dilarang bepergian lantaran dijadikan tameng hidup oleh KKB untuk melakukan perlawanan kepada aparat keamanan.

Sejauh ini, kepolisian telah menetapkan 21 orang daftar pencarian orang (DPO) atau buron atas beberapa aksi teror yang dilakukan di wilayah Tembagapura Papua oleh KKB. Polisi pun masih melakukan pengejaran pada 21 nama tersebut.

Ikuti Whatsapp Channel Republika