REPUBLIKA.CO.ID, TULUNGAGUNG -- Anggota DPRD Tulungagung yang sekaligus pengusaha kain, Fendy Yuniar, mengungkapkan Pemerintah Kabupaten Tulungagung telah menetapkan 19 desa sebagai kampung Keluarga Berencana (KB). Kampung KB tersebut tersebar pada 19 kecamatan dan rencananya akan diluncurkan Bupati Tulungagung pada tanggal 15 November mendatang.
Fendi menambahkan untuk menyukseskan program tersebut pihaknya tidak bekerja sendiri, melainkan melibatkan banyak pihak seperti kementerian, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan mitra kerja yang disesuaikan dengan muatan lokal. "Jadi bentuknya seperti sebuah kontruksi, setiap sektor berhubungan dengan sektor lain," ujarnya pada kegiatan Sarasehan "Integrasi Kampung KB."
Fendi, yang merupakan Sekretaris Komisi Kesra DPRD Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, dalam hal ini mewakili Anggota DPR RI Fraksi PAN Rizki Sadig. Kegiatan kali ini digelar untuk Kampung KB Desa Karang Anom, Kecamatan Kauman, Kabupaten Tulungagung, yang bertempat di lapangan Wilis, pada Ahad (12/11).
Kegiatan tersebut menghadirkan Narasumber dari BKKBN Provinsi, Dinas Sosial Kabupaten Tulungagung, Kepala Desa Karanganom sekaligus Ketua Kampung KB setempat, penggerak dan kader penyuluh KB, serta masyarakat umum.
Kepala Desa Karanganom Yuniarti mengatakan, dirinya sangat mengapresiasi pemerintah karena pada tahun ini desanya mendapat program sebagai kampung KB. Ini adalah kesempatan bagi desanya unruk menjadi yang lebih baik. "Desa kami nanti pasti akan menjadi perhatian dari lintas sektor, ini hal yang bagus," katanya.
Kampung KB di desanya dimulai pada pertengahan tahun 2017. Menurutnya masyarakat yang masih kolot, angka putus sekolah tinggi, pernikahan dini tinggi, dan kondisi perekonomian rendah adalah hal-hal yang perlu dicarikan solusi. "Mayoritas mata pencaharian warga adalah petani penggarap, bukan pemilik lahan. Kalaupun ada anak yang kuliah, pasti si anak menyambinya dengan bekerja," tegasnya.
Yuniarti tidak menampik jika angka pernikahan dini di desanya masih banyak. Dirinya juga berharap melalui program kampung KB bisa menjadikan anak usia 7 sampai 18 tahun masuk sekolah dasar, KDRT tidak ada, usia 17 sudah punya KTP, dan anak lahir langsung memiliki akta kelahiran.
Yuniarti berharap dengan adanya program kampung KB yang telah berjalan sekitar lima bulan tersebut setidaknya ada dampak positif yang bisa dipetik seperti masyarakat menjadi memperhatikan masalah kesehatan dan berperilaku hidup bersih dan sehat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
