REPUBLIKA.CO.ID, MALANG – Calon gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa tidak menampik sudah menyimpan dua nama yang kelak mendampinginya bertarung pada Pilkada Gubernur Jawa Timur (Jatim) 2018. Namun, Khofifah yang saat ini masih menjabat sebagai menteri sosial itu belum berani mengungkapkan siapa-siapa saja nama yang sudah disepakati itu.
"Saya tidak punya hak untuk mengumumkan dua nama itu," kata Khofifah di Kota Malang, Ahad (12/11).
Menurut Khofifah, nama-nama yang akan mendampinginya ini masih terus dikomunikasikan dengan partai pengusung. Dia mengaku, belum bisa menyatakan kepada publik terkait nama itu sebelum ada kesepakatan di internal partai.
Akan tetapi, Khofifah meyakinkan segera mengumumkan pendampingnya dalam waktu dekat. Dia pun mengapresiasi masyarakat Surabaya yang telah mendukung keterlibatannya pada pilkada ini.
"Insya Allah, ini jadi perjuangan ketiga saya," ujar dia menegaskan.
Sementara itu, secara terpisah Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan mengaku meskipun telah bertemu dengan Khofifah untuk melakukan penjajakan, dia belum bisa memutuskan arah dukungan koalisi PAN, Gerindra, dan PKS.
"Saya tidak bisa mengambil keputusan sendiri sebelum berunding dengan kawan-kawan (koalisi)," kata Zulkifli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Senin (13/11).
Sebab, menurut Zulkifli, ada dua opsi dari koalisi tiga partai tersebut antara mendukung pasangan Khofifah atau memunculkan calon alternatif baru selain Khofifah dan Saifullah Yusuf (Gus Ipul).
Namun, untuk dukungan terhadap Khofifah, tiga partai ini menawarkan syarat agar calon wakil gubernur yang akan mendampingi Khofifah berasal dari pilihan koalisi tersebut.
"Jadi, masih komunikasi terus, saya juga akan kontak Pak De Karwo (Soekarwo) dan lain-lain bagaimana peluang kemungkinan-kemungkinan. Saya kira satu atau dua pekan ini sudah kelar," ujar Zulkifli.
Namun, Ketua MPR tersebut enggan menyebutkan perinci sosok perwakilan yang ditawarkan koalisi tersebut kepada Khofifah. Meski demikian, santer disebut-sebut kader PAN yang akan diusung menjadi cawagub, yakni Bupati Bojonegoro Suyoto atau Bupati Lamongan Masfuk. Jika calon tersebut ditolak Khofifah, koalisi juga memiliki opsi memunculkan kader alternatif.
"Itu kan kita bertiga, makanya harus bicara dulu. Saya mungkin pekan depan ke Trenggalek terus ke Surabaya kita akan bicara," kata dia.
Lebih lanjut, terkait dengan persiapan Pilkada Jatim, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa timur Eko Sasmito mengklaim sudah sangat siap menyelenggarakan Pilkada 2018. Bahkan, menurutnya, kesiapan bukan hanya di tingkat provinsi, melainkan juga di tingkat kabupaten/kota juga sudah siap menggelar pilkada serentak tersebut.
"Persiapan KPU (Jatim) sudah clear, semuanya sudah selesai, anggaran juga sudah cair. Sebanyak 18 kabupaten/kota sudah siap semua, untuk provinsi juga," kata Eko di Convention Hall Grand City, Surabaya, Senin (13/11).
Eko menjelaskan, tahapan- tahapan, seperti pembentukan badan ad hoc, yakni panitia pemilihan kecamatan (PPK) dan panitia pemungutan suara (PPS) juga sudah dilakukannya.
Ia juga menyatakan, KPU Jatim telah melaksanakan sosialisasi dan pedoman teknis penyelenggaraan pemilu juga telah dikeluarkan sehingga semua komponen sudah siap menyelenggarakan pilkada serentak.
Gubernur Jawa Timur Soekarwo meminta para calon dan partai juga harus turut serta dengan tidak membuat kegaduhan selama pelaksanaan Pilkada 2018. Jangan sampai pilkada ini lepas dari konteks yang paling dalam, yakni kesejahteraan bersama.
"Cagubnya sendiri dengan partainya juga harus pada posisi di jalur menjaga keamanan dan kenyamanan di Jawa Timur,” kata pria yang akrab disapa Pakde Karwo ini dalam rapat peningkatan ketertiban dan keamanan wilayah menjelang pilkada serentak tahun 2018 di Convention Hall Grand City, Surabaya, Senin (13/11).
Pakde Karwo kemudian mengungkapkan hal-hal yang biasanya menjadi pemicu terjadinya situasi yang tidak kondusif saat pilkada. Permasalahan yang dimaksud adalah penyelenggaraan pilkada yang tidak netral, sumber daya manusia yang kurang profesional dalam penyelenggaraan pilkada, dan pasangan calon (paslon) yang tidak //legowo// menerima kekalahan.
"Kemudian biasanya permasalahan muncul kalau daftar pemilih tetap (DPT) yang tidak akurat, serta kekurangan logistik surat suara di tempat pemungutan suara (TPS)," ujar Pakde Karwo.
Terkait dengan tahapan Pilkada Jatim 2019, pendaftaran pasangan calon akan dimulai pada 1 Januari 2018. Masa kampanye dimulai pada 15 Februari 2018 dan masa tenang serta pembersihan alat peraga akan dimulai pada 24 Juni 2018.
Adapun pemungutan dan penghitungan suara pilkada serentak 2018 berlangsung pada 27 Juni 2018. Sedangkan, rekapitulasi akan dilaksanakan pada 28 Juni 2018.
Ikuti Whatsapp Channel Republika