REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membuka peluang untuk melakukan penertiban di beberapa tempat penyebab banjir di Ibu Kota. Anies mengatakan, tak menutup kemungkinan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI menertibkan bangunan liar yang melanggar aturan. "Kalau melanggar harus ditertibkan dong," kata dia di Balai Kota, Senin (13/11).
Anies mengaku mendapat laporan dari Wali Kota Jakarta Selatan terkait masalah normalisasi di beberapa sungai. Yang dilaporkan, kata Anies, terkait luapan di Kali Pulo. Dia menyebut akan ada rapat pimpinan terbatas untuk normalisasi di sungai di semua wilayah di Jakarta.
"Tadi ditunjukkan beberapa wilayah yang lebarnya sungai harusnya 10 meter, di tempat itu lebarnya ada yang cuma sampai dua meter. Dan yang terjadi sudah jelas, potensi banjir menjadi sangat besar," ujar dia.
Mantan mendikbud ini mengatakan, laporan banjir yang diterimanya di daerah Jakarta Selatan di wilayah sekitar selatan Pejaten. Dia menyebut, di sana hampir semuanya permukiman warga. Anies mengaku tak mendapat jawaban pasti ketika dirinya bertanya tentang legalitas berdirinya bangunan di sana.
"Ketika saya tanya pada semuanya, belum ada jawaban. Apakah ada IMB-nya apa nggak? Apakah dibangun sesuai dengan aturan apa nggak? Kemudian ditanya juga kenapa nggak diawasi selama ini? Karena jelas-jelas itu wilayah yang tidak boleh ada bangunannya dan sekarang bangunan itu ada dimana-mana," ujar dia.
Anies mengatakan akan memanggil semua pihak terkait untuk menyelesaikan persoalan banjir secara menyeluruh. Setiap wilayah, kata dia, solusi penyelesaiannya tidak bisa disamakan satu dan yang lain. Tetapi penyelesaiannya harus dilakukan secara terintegrasi.
"Sehhingga masalahnya tidak dilihat kasus per kasus, tapi keseluruhan masalah di bantaran sungai di Jakarta. Nanti kita selesaikan sesuai dengan prioritasnya," ujar dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
