REPUBLIKA.CO.ID, DENPASAR -- Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali, akan menambah 40 meja pelaporan di terminal internasional untuk mengakomodasi tingginya penumpang mancanegara termasuk menjelang pelaksanaan pertemuan Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia pada Oktober 2018. General Manager PT Angkasa Pura I Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Yanus Suprayogi di Denpasar, Sabtu (11/11) mengatakan pihaknya mengalokasikan anggaran sekitar Rp 112 miliar untuk mendirikan counter check-in tersebut.
Menurut Yanus, penambahan meja pelaporan rute internasional itu rencananya dilaksanakan pararel dengan persiapan pengembangan untuk menyambut pertemuan IMF dan Bank Dunia yang saat ini masih dalam tahap perencanaan tendernya. Rencananya, dia mengatakan, meja pelaporan itu akan berdiri di lantai dua atau di areal promenade di depan pintu gapura terminal keberangkatan internasional saat ini.
Yanus menjelaskan penambahan meja pelaporan itu merupakan bagian kecil dari rencana besar pengembangan infrastruktur di bandara setempat. Di antaranya perluasan apron atau lahan parkir pesawat yang rencananya dibangun di sebelah barat landasan pacu atau dekat dengan terminal VVIP-1.
Dia mengatakan untuk tahap pertama pembangunan apron dibutuhkan lahan seluas sekitar 48 hektare dari total 84 hektare lahan. Rencananya akan dilakukan dengan cara reklamasi pantai di sebelah barat dekat landasan pacu atau di dekat terminal VVIP. "Pembangunan apron itu diperkirakan menelan dana sekitar Rp1,7 triliun yang rencananya proyek dilaksanakan paling lambat akhir tahun ini," kata dia.
Dengan adanya perluasan lahan parkir pesawat tersebut membawa konsekuensi pemindahan terminal VVIP, pemindahan terminal domestik dan internasional. Posisi terminal tersebut ditukar atau dikembalikan ke posisi semula. Pemindahan lahan untuk pengelolaan limbah dari utara ke selatan dan pembangunan apron di wilayah timur dari landasan pacu.
Menurut Yanus, pengembangan infrastruktur bandara tahap pertama itu diperkirakan menelan dana total sekitar Rp 4 triliun." Diharapkan dapat dikucurkan dari internal perusahaan dengan mekanisme yang kemungkinan dapat dilakukan yakni utang atau penyertaan modal," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
