Kamis 09 Nov 2017 18:52 WIB

Emil Dinilai Bisa Ditinggal Pemilih Muslim karena Alasan Ini

Rep: Ali Mansur/ Red: Andri Saubani
Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto diampingi Sekjen Golkar Idrus Marham meberikan surat rekomendasi kepada Walikota Bandung Ridwan Kamil dan Politikus Golkar Daniel Mutaqien Syafiuddin pada acara penyerahan rekomendasi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Barat di DPP Partai Golkar, Jakarta, Kamis (9/11).
Foto: Republika/Prayogi
Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto diampingi Sekjen Golkar Idrus Marham meberikan surat rekomendasi kepada Walikota Bandung Ridwan Kamil dan Politikus Golkar Daniel Mutaqien Syafiuddin pada acara penyerahan rekomendasi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Barat di DPP Partai Golkar, Jakarta, Kamis (9/11).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA- Forum Silaturahmi Aktivis Masjid (FSAM) Priangan Timur menggelar diskusi membahas dan menguliti kelemahan dan kelebihan masing-masing bakal calon gubernur Jawa Barat ini. Isu yang dibahas adalah soal pandangan dan preferensi Ridwan Kamil (Emil) terhadap isu lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT). Peserta diskusi bedebat di seputar jejak digital pernyataanya yang dipahami atau disalahpahami sebagai dukungan terhadap LGBT. 

Seperti diketahui Wali Kota Bandung Ridwan Kamil pada suatu kesempatan pernah menegaskan, bahwa dirinya tidak mempermasalahkan keberadaan LGBT. Dia bahkan mengaku pernah menjadi bawahan seorang gay ketika dulu masih bekerja di Amerika Serikat. Ridwan Kamil menyatakan di negeri Pancasila semua orang punya hak. Termasuk hak menjadi LGBT. 

“Jadi saya tidak pernah mempermasalahkan LGBT, itu ruang pribadi, ranah pribadi. Saya tujuh tahun di luar negeri, bos saya gay waktu di Amerika, enggak ada masalah," ujar Ketua FSAM Banjar, Ahmad Fauzi, menirukan Emil, dalam keterangannya, Kamis (9/11).

Fauzi melanjutkan, pernyataan Emil bahwa LGBT adalah hak pribadi masing-masing menjadi titik krusial. Apakah itu berarti ia mengakui keberadaan LGBT. Padahal, peserta diskusi menyakini tatar sunda adalah daerah yang riligius, Jawa Barat adalah basis massa Islam terbesar di Indonesia sehingga memberi toleransi dan mengakui LGBT sebagai hak adalah keliru. 

“Jika Ridwan Kamil berkeyakinan begitu maka besar kemungkinan dia tak akan dipilih masyarakat religius Jawa Barat. Bagi mereka LGBT adalah penyimpangan, LGBT adalah penyakit karenanya harus disembuhkan bahkan harus dihukum,” tambahnya.

Fauzi menjelaskan para aktivis masjid menyatakan pandangannya bahwa pemimpin pemerintahan harus berpihak pada kemaslahatan publik. Pemimpin seperti presiden, gubernur, menteri harus melarang dengan tegas adanya LGBT di wilayahnya dan tegas menyatakan LGBT bukanlah hak tetapi penyimpangan dan siapa yang melakukannya harus mendapat hukuman. 

"Jadi bagaimana mungkin Ridwan Kamil menyatakan, di negeri Pancasila semua orang punya hak. Jadi dia tidak pernah mempermasalahkan LGBT, itu ruang pribadi, ranah pribadi," tutur Fauzi.

sumber : Center
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement