REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG — Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar menyiapkan sanksi bagi siapa pun kader yang tidak mengikuti arahan Partai Golkar di Pilkada Jawa Barat 2019. Golkar telah mengambil keputusan untuk mengusung Wali Kota Bandung Ridwan Kamil dan anggota DPR RI Daniel Muttaqien pada Pilkada Jabar mendatang.
“Ada semacam sanksi, karena itu peraturan yang harus dilaksanakan dan disepakati oleh semua kader,” kata Wakil Sekretaris DPP Partai Golkar Bidang Pemenangan Jawa I Ratu Dian Hatifah dalam keterangan persnya, Selasa (7/11).
Ratu menjelaskan, tertuang dalam surat rekomendasi yang dikeluarkan DPP Golkar, terdapat item yang menegaskan seluruh kader harus mengikuti perintah DPP Golkar. Tidak boleh ada kader yang tidak patuh karena kesolidan kunci utama meraih kemenangan dalam kontestasi politik.
Secara pribadi dan institusi partai, Ketua Umum DPP Partai Golkar Setya Novanto, menurut Ratu, sudah memerintahkan kepatuhan kader di seluruh tingkatan dalam mengawal pelaksanaan rekomendasi dukungan untuk Ridwan Kamil–Daniel Muttaqien. “Iya, Pak Setnov juga sudah perintahkan,” katanya.
Aksi penolakan terhadap rekomendasi DPP Golkar tersebut terus bermunculan. Kader Golkar di arus bawah mulai bereaksi dengan keputusan Ketua DPD Jabar, Dedi Mulyadi. Sejumlah Ketua Pengurus Kecamatan (PK) Partai Golkar di Jabar sepakat menolak keputusan DPP Golkar yang memberikan rekomendasi dan dukungan kepada Ridwan Kamil (Emil)-Daniel dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jabar 2018.
Menurut Perwakilan dari Pengurus Kecamatan (PK) yang menjabat Ketua PK Nagreg, Kabupaten Bandung, Yayan Heryana, keputusan DPP tersebut menyalahi aturan dan menkhianati kader. Karena, Emil tidak melewati aturan dan mekanisme yang disepakati Partai Golkar.
"Kami, pengurus PK Golkar menolak apa yang dilontarkan DPP. Kami menolaknya," ujar Yayan saat menggelar konferensi pers di Jalan Burangrang, Kota Bandung, Selasa (7/11).
Yayan mengklaim, seluruh PK yang ada di Jawa Barat mempunyai sikap yang sama terkait penolakan terhadap RK. "Semuanya setuju dan punya sikap yang sama, minus PK di daerah Indramayu," katanya.
Yayan menegaskan, semua Ketua PK sepakat akan tetap mendukung Dedi Mulyadi untuk maju sebagai calon gubernur dari Partai Golkar. Kader tetap mendukung Dedi Mulyadi karena sudah melalui mekanisme dan proses persetujuan kader Golkar di Jabar di semua tingkatan.
Kekecewaan tak hanya diluapkan terhadap DPP Golkar. Pimpinan PK Golkar di Jabar itu pun marah terhadap Dedi Mulyadi yang dinilai menyerah dan menerima keputusan DPP tersebut. "Kami menentang pernyataan Kang Dedi (Mulyadi) yang seolah menerima keputusan DPP," ujar Ketua PK Cikijing, Kabupaten Majalengka, Kosasih, saat menggelar konferensi pers di Jalan Burangrang, Kota Bandung, Selasa (7/11).
Kosasih menyayangkan sikap Dedi Mulyadi karena dulu pernah bilang bahwa komandan yang baik adalah yang tidak meninggalkan prajuritnya di medan perang. "Kami sebagai prajurit, merasa ditinggalkan," katanya.
Ketua pengurus kecamatan (PK) Golkar Malangbong, Kabupaten Garut, Yan, mengatakan, keberhasilan partai politik tersebut bisa menghadirkan kadernya dalam sebuah pesta demokrasi.
"Parpol itu sekarang tidak dihormati, kalah dengan figur. Ini kegagalan semua partai politik kalau mendasarkan pilihan dengan alasan figur," katanya.
Yan menilai, jika DPP memilih Ridwan Kamil, secara tidak langsung Partai Golkar gagal dalam menghargai kader. "Kader Golkar seolah tidak diingankan. Kami tersinggung," ujarnya.
Terkait aksi penolakan yang muncul dari arus bawah Golkar Jawa Barat dan pernyataan kesolidan dukungan kepada Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi, menurut Ratu, Ketua Umum DPP Partai Golkar Setya Novanto berada dalam posisi tegak lurus terhadap rekomendasi DPP.
“Sikap Pak Setnov 'keukeuh' ya bahwa elektabilitas Ridwan Kamil menjadi patokan utama dan memerintah seluruh kader untuk patuh memenangkan Ridwan Kamil,” katanya.
Lebih lanjut Ratu mengimbau Dedi Mulyadi agar tidak pindah partai, meski mendapat dukungan besar dari warga Jawa Barat dan calon partai pengusung, seperti PDIP dan Hanura. “Acuannya kartu tanda anggota Golkar yang beliau pegang kalau tidak patuh, kami ada sanksi, Pak Setnov punya hak prerogatif,” kata dia.
(Tulisan diolah oleh Nashih Nashrullah).
Ikuti Whatsapp Channel Republika