REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menjelang diberlakukannya jaminan kesehatan cakupan semesta (Universal Health Coverage) di Indonesia pada 2019 mendatang, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan melakukan serangkaian langkah untuk mewujudkannya.

Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris mengatakan, untuk mewujudkan Universal Health Coverage yang akan diberlakukan pada 2019 mendatang, ia mengaku telah mengadakan pembicaraan khusus dengan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. Dalam pertemuan itu, kedua belah pihak menyepakati proses secara teknis untuk memudahkan mencapai target jaminan kesehatan cakupan semesta.

Saat ini, kata dia,jumlah peserta Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) masih sebanyak 183 juta peserta lebih. Sedangkan Kementerian Dalam Negeri memiliki data 261 juta jiwa penduduk Indonesia.

"Artinya sekitar 78 juta jiwa (belum menjadi peserta JKN-KIS)," ujarnya saat ditemui usai konferensi pers mengenai defisit BPJS Kesehatan, di Jakarta, Senin (6/11) lalu.

Ia menambahkan, data 78 juta penduduk ini dipertukarkan. Nantinya, BPJS Kesehatan menargetkan akan melakukan sosialisasi pada 78 juta jiwa yang tersisa dan belum menjadi peserta JKN-KIS.

"Kami datangi mereka satu-persatu pada 78 juta jiwa yang belum menjadi peserta," katanya.

Kemudian, kata dia, BPJS Kesehatan mendorong 78 juta jiwa untuk masuk program ini. Terlebih, kata dia, pada 2019 nanti orang-orang ini wajib jadi peserta JKN-KIS.

Ikuti Whatsapp Channel Republika