REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mengungkapkan mengapa tren defisit program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) terjadi. Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris mengatakan peserta JKN-KIS saat ini sekitar 183 juta.
Besarnya animo keanggotaan kemudian mereka berobat secara bersamaan karena sakit membuat pemanfaatan iuran JKN-KIS melebihi pendapatan iuran dan terjadinya defisit. Namun, sayangnya Fachmi enggan menyebut jumlah pasti estimasi defisit BPJS Kesehatan tahun ini. Ia menegaskan,angka defisit BPJS Kesehatan sudah ditutup dengan suntikan dana tambahan dari pemerintah hingga Desember 2017 mendatang sesuai hitungan BPJS Kesehatan.
"Kalau dulu takut (berobat) ke rumah sakit (RS) karena tidak mampu membayar sekarang masyarakat bisa mengakses dengan iuran (JKN-KIS) yang relatif terjangkau," ujarnya usai rapat koordinasi mengenai mengatasi defisit BPJS Kesehatan, di Jakarta, Senin (6/11).
Sebelum mengelola program jaminan kesehatan masyarakat Indonesia, BPJS Kesehatan dengan nama Asuransi Kesehatan (Askes) mengelola secara terbatas 16 juta pegawai negeri sipil (PNS). Kemudian, setelah ada JKN-KIS yang bisa diakses masyarakat, ternyata masyarakat makin hari makin menyadari kesehatannya dan menjadi peserta.
Ia menambahkan, dana pemerintah untuk penerima bantuan iuran (PBI) sudah cair pekan ini dan dalam beberapa pekan mendatang dana tambahan juga turun. Jadi, klaim dari rumah sakit pasti dibayar BPJS Kesehatan karena anggarannya sudah ada di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan APBN Perubahan juga ada.
"Jadi, jangan lihat angkanya tetapi pengeluaran pendapatan (BPJS Kesehatan) terpenuhi," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
