REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) Djayadi Hanan mengatakan, perpecahan Golkar di Jawa Barat (Jabar) berpotensi terjadi menyusul keputusan DPP Golkar yang mengumumkan dukungan kepada Ridwan Kamil (RK) sebagai bakal calon gubernur (bacagub) pada Pilkada Jawa Barat 2018. Djayadi mengatakan, sikap pemilih di Jabar sangat ditentukan oleh keputusan akhir dari Ketua DPD Golkar Provinsi Jabar Dedi Mulyadi.
"Potensi perpecahan itu ada. Namun, biasanya pemilih Golkar cenderung lebih nurut kepada sikap DPP-nya. Kondisi setelahnya juga bergantung seperti apa langkah yang akan ditempuh oleh Dedi Mulyadi," ujar Djayadi, Ahad (5/11).
Dedi Mulyadi, kata dia, tetap berpeluang untuk maju sebagai cagub di Pilkada Jabar. Jika Dedi Mulyadi tetap bersikeras maju, dirinya dipastikan tidak didukung oleh Golkar.
Kondisi inilah yang nantinya bisa mendorong perpecahan Golkar di Jabar. Sebaliknya, jika Dedi Mulyadi tidak akan maju sebagai cagub, kondisi Golkar di Jabar tetap aman.
Meski demikian, kata Djayadi, elektabilitas Dedi Mulyadi hingga saat ini masih terbilang rendah atau hanya sekitar 50 persen. Popularitas bupati Purwakarta ini pun masih kalah dengan Ridwan Kamil dan Deddy Mizwar.
"Popularitas Dedi Mulyadi memang unggul di Purwakarta dan sekitarnya, juga di Subang dan bukan berarti jika dia mencalonkan diri sebagai cagub lantas suara pendukung Golkar pindah ke dia. Masyarakat Jabar masih punya pertimbangan lain," kata Djayadi.
Dalam rapat pada 27 Oktober lalu, Sekjen Partai Golkar Idrus Marham mengatakan pihaknya resmi mendukung Ridwan Kamil dan anggpta DPR, Daniel Muttaqien, sebagai cagub dan cawagub dalam Pilkada Jabar mendatang. Pengumuman itu disusul dengan SK pengusungan oleh partai berlambang pohon beringin itu.
Menanggapi putusan DPP itu, kader partai Golkar Kota Bandung membuat petisi daring terkait penolakan terhadap keputusan DPP Partai Golkar yang merekomendasikan Ridwan Kamil dan Daniel Muttaqien pada Pemilihan Gubernur Jabar 2018. Dalam petisi yang dibuat kader Golkar Kota Bandung, Aat Safaat Hodijat, disebutkan, sikap DPP Partai Golkar di Pilgub Jabar tidak menaati konstitusi partai.
Para kader Golkar Kota Bandung pun mempertanyakan sikap DPP yang justru merekomendasikan Ridwan Kamil dan Daniel di Pilgub Jabar. “DPP Partai Golkar tengah membuat standar ganda dengan memerintahkan kepada DPD kabupaten/kota untuk taat pada AD/ART partai, peraturan organisasi, dan juklak. Tapi, DPP sendiri yang melanggar,” kata Aat dalam siaran pers yang diterima di Kabupaten Purwakarta, Jumat (3/11).
Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham menjamin Dedi Mulyadi tetap loyal dan tidak akan pernah meninggalkan partai seiring dengan dukungan partai berlambang beringin tersebut kepada Ridwan Kamil.
"Saya ketemu dengan saudara Dedi beberapa kali dan itu juga dia adik saya. Saya tanya, Dinda bagaimana Jawa Barat? 'SK sudah seperti ini Kanda Sekjen, sebagai kader saya taat kepada aturan yang ada dan saya tidak akan mungkin menghianati Golkar' itu pernyataannya," kata Idrus di Pendopo Kota Bandung, Sabtu (4/11).
Idrus yakin Dedi tetap menjadi bagian dari Golkar dan tidak akan berpaling ke partai lain. Ia pun menghargai langkah Dedi yang sudah sejak lama memperkuat jaringan Golkar ke daerah-daerah. Namun, berdasarkan kesepakatan, DPP Golkar harus memilih Emil ketimbang Dedi.
(Tulisan ini diolah oleh Muhammad Hafil).
Ikuti Whatsapp Channel Republika
