REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Menghadapi tahun politik, Fatayat Nahdlatul Ulama (NU) jangan hanya bisa menjadi 'pemandu sorak' (penggembira). Namun Fatayat NU atau harus solid agar mampu menjadikan kader terbaiknya duduk di lembaga eksekutif dan legislatif.
Hal ini ditegaskan anggota MPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdul Kadir Karding dalam Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan bertema 'Menjadi Perempuan Cerdas di Tahun Politik'. Acara ini digelar oleh PW Fatayat NU Jawa Tengah, di Semarang, akhir pekan kemarin.
Dalam kesempatan ini, Karding meminta kaum perempuan muda Nahdlatul Ulama (NU) yang tergabung dalam organisasi Fatayat agar mandiri di segala bidang, termasuk dalam berpolitik. Instrumen politik menurut Karding menjadi penting, karena hal yang mendasar tentang negara ada di dalam politik.
Ia mengatakan, hasil survei terbaru -- oleh sebuah lembaga survei -- menunjukan bahwa 50 persen lebih penduduk Indonesia mengaku sebagai warga NU, baik dari kategori struktural maupun kultural. Namun fakta politik berbicara lain, NU lebih kecil dari Muhammadiyah jika merujuk pada perolehan kursi di DPR RI yang direpresentasikan oleh PAN. "Ini harus jadi otokritik kita, kenapa yang 50 persen lebih ini tidak berdaya di tengah kebesaran jumlahnya," tegas Karding.
Menurutnya, ada beberapa faktor yang menyebabkan hal tersebut. Antara lain, NU kurang solid dan NU belum mandiri dalam politik. Politik itu kuncinya harus diperhitungkan. "Inilah yang menjadikan banyak orang NU yang potensial di daerah, tetapi tidak bisa menjadi pemimpin daerah," katanya.
Oleh karena itu, dia menegaskan, jika ada kader Fatayat yang hendak terjun ke dunia politik, maka harus dipikirkan dan diperhitungkan dari sekarang. Selain itu tidak lupa dengan tujuan utama untuk memperjuangkan cita-cita NU dan Fatayat.
Karding mengatakan, sebab banyak politisi yang berangkat dari NU, namun kemudian lupa terhadap NU setelah duduk di kekuasaan. "Jangan terus kemudian menjadi amnesia kepada NU," imbuhnya.
Agar Fatayat NU menjadi kuat dan solid serta diperhitungkan, menurut Karding harus ada kaderisasi yang sistematis didukung oleh tim, sistem dan anggaran. Selain itu kader dan struktur Fatayat harus bisa beradaptasi dengan tantangan generasi milenial.
"Dimulai dengan menguasai Informasi Teknologi (IT), berjejaring hingga menguasai opini publik, disamping tidak melupakan tugas utamanya dalam mendidik anak-anak menjadi generasi yang soleh. "Kader harus canggih medsos-nya, bila perlu memiliki media center sampai tingkat ranting," tegasnya.
Sementara itu Ketua PW Fatayat NU Jawa Tengah, Tazkiyyatul Muthmainnah mengatakan, kegiatan ini sengaja memilih tema Perempuan Cerdas di Tahun Politik. Karena tahun 2018 adalah tahun politik. Yakni adaya Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta pemanasan menuju Pemilu Serentak 2019.
Fatayat sebagai organisasi perempuan dengan kader yang sangat beragam, sangat potensial untuk dimanfaatkan untuk kepentingan politik praktis. Sehingga kegiatan ini memiliki makna penting. "Jangan sampai Fatayat mengalami hal tersebut," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
