REPUBLIKA.CO.ID, SLEMAN -- Data terakhir Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (PUPKP) Kabupaten Sleman mencatat ada 4.299 rumah tidak layak huni (RTLH) yang belum tertangani. Hal itu tentu menjadi pekerjaan rumah besar yang harus diselesaikan.
Sejauh ini, upaya-upaya rehabilitasi RTLH di Kabupaten Sleman dilakukan dari berbagai sumber pendanaan. Melalui APBD 2017, terdapat sebanyak 257 unit rumah dengan masing-masing mendapatkan dana sebesar 15 juta.
Melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) 2017 terdapat sebanyak 539 unit rumah, dari bantuan keuangan khusus (BKK) DIY ada 547 unit mendapat bantuan material, dan bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) Kementerian PUPR sebanyak 381 unit.
"Total, RTLH di Kabupaten Sleman yang dapat direhabilitasi tahun ini melalui berbagai sumber dana pemerintah ada sebanyak 1.715 unit," kata Bupati Sleman Sri Purnomo saat peletakan batu pertama pembangunan RTLH di Caturharjo, Rabu (1/11).
Pembangunan RTLH itu merupakan bantuan Bank BPD DIY melalui corporate social responsibility (CSR), berupa pembangunan RTLH di Kabupaten Sleman. Bantuan yang diberikan menjadi salah satu bentuk kepedulian kepada masyarakat.
Sri Purnomo berharap, komitmen yang telah dibangun selama ini dapat terus dikembangkan di masa-masa mendatang, jadi teladan perusahaan lain untuk membantu kesejahteraan masyarakat sekitar. Kepedulian itu jadi bentuk sinergi masyarakat. "Kebutuhan pokok atau primer Indonesia adalah sandang, pangan, dan papan, oleh karena itu, keberadaan sebuah rumah adalah sangat penting dalam kehidupan manusia," ujar dia.
Sementara, Direktur Bank BPD DIY, Bambang Setiawan menyampaikan, pelaksanaan CSR sudah dimulai sejak 2008. "Total bantuan diberikan senilai satu miliar digunakan untuk rehabilitasi RTLH sebanyak 75 unit senilai 570 juta, pembuatan jamban sebanyak 84 unit senilai 232 juta, dan pemasangan instalasi listrik sebanyak 99 unit senilai 198 juta," kata Bambang.
Ikuti Whatsapp Channel Republika