REPUBLIKA.CO.ID, AMBON -- Komisi A DPRD Maluku mendesak Polda setempat bisa mengungkap setiap oknum pelaku yang sengaja menyebarkan hoaks (berita bohong) di media sosial tentang isu gempa susulan dan tsunami hingga meresahkan masyarakat.
"Sudah dua hari warga dihebohkan dengan guncangan gempa tektonik, namun masih saja ada oknum-oknum tertentu yang memanfaatkan situasi dengan menyebar berita bohong lewat media sosial," kata ketua komisi A DPRD Maluku, Melkias Frans di Ambon, Kamis (2/11).
Berbagai berita bohong yang disebarkan berupa isu adanya gempa susulan selama beberapa menit atau jam ke depan dengan kekuatan yang jauh lebih besar hingga adanya ancaman gelombang tsunami.
Menurut dia, penyebaran berita yang tidak dijamin kebenarannya ini dilakukan para pelaku dengan mengunggah foto-foto bangunan yang rusak di kota lain akibat gempa bumi lalu disebarkan ke masyarakat seakan-akan kejadianya di Kota Ambon.
Dia mencontohkan foto bangunan RS Siloam di Sumatera Selatan yang rusak akibat gempa bumi tetapi dijelaskan terjadi di Pulau Ambon, atau foto jalan raya yang retak di luar negeri tetapi dibilang terjadi di Ambon.
Mirisnya lagi, kata Melkias Frans, ada penyebaran berita bohong menyangkut gempa tektonik yang membawa-bawa nama Sekretatis Kota Ambon, Anthony Gustav Latuheru.
"Beruntung Sekot sudah membuat klarifikasi resmi kepada masyarakat kalau dirinya tidak melakukan penyebaran hoaks, tetapi yang jelasnya Polda harus mengusut tuntas para pelaku," tandasnya.
Karena lewat penyebaran berita bohong seperti ini membuat warga menjadi panik dan meninggalkan rumah mereka sehingga peluang ini bisa dimanfaatkan untuk melakukan aksi pencurian. Sehingga oknum yang tidak bertanggungjawab seperti ini harus diusut dan diproses hukum agar bisa menimbulkan efek jera
Ikuti Whatsapp Channel Republika