Kamis 02 Nov 2017 02:30 WIB

Ini Peran Muhammadiyah di Balik Perjuangan Petani Karawang

Rep: Adysha Citra Ramadani/ Red: Agus Yulianto
Komite I DPD RI dipimpin Wakil Ketua Komite I DPD RI Benny Rhamdani, Eni Sumarni anggota DPD Jabar, Jacob Esau anggota Papua Barat meninjau ke lokasi sengketa lahan Petani Teluk Jambe dengan PT.Pertiwi Lestari di Karawang Jawa Barat. Rabu(17/5).
Foto: dpd
Komite I DPD RI dipimpin Wakil Ketua Komite I DPD RI Benny Rhamdani, Eni Sumarni anggota DPD Jabar, Jacob Esau anggota Papua Barat meninjau ke lokasi sengketa lahan Petani Teluk Jambe dengan PT.Pertiwi Lestari di Karawang Jawa Barat. Rabu(17/5).

REPUBLIKA.CO.ID, Beberapa bulan lalu, para petani Karawang tak henti menyuarakan aspirasi mereka terkait konflik agraria yang dinilai merugikan para petani Karawang. Selama berada di Jakarta, 200 petani Karawang dari Telukjambe ini ditampung oleh PP Pemuda Muhammadiyah (PPPM).

"Dengan kerja sama semua pihak, ortom-ortom Muhammadiyah dan organisasi keagamaan lainnya yang membantu secara bersama-sama," ungkap Andik Setiawan dari Media Center PPPM dalam keterangannya yang diterima Republika.co.id pada Rabu (1/11).

Tak hanya sekedar menampung, PPPM juga berupaya untuk menampingi dan mengadvokasi para petani. Ketika mendapatkan undangan dari Presiden Joko Widodo beberapa bulan lalu, PPPM juga tak lupa untuk memperjuangkan nasib para petani Karawang tersebut.

Dalam pertemuan tersebut, Presiden Joko Widodo mengungkapkan niat untuk mendorong kewirausahaan anak muda dan menawarkan lahan untuk dikelola PPPM. Meski sangat berterima kasih atas tawaran tersebut, PPPM memberi masukan agar lahan tersebut diberikan kepada para petani Karawang yang telah kehilangan lahan akibat konflik agraria.

"Pak Presiden setuju dan segera memerintahkan kepada Pak Pratikno untuk mengurus semuanya," kata Sodikin anggota Media SCenter PPPM lainnya.

Perkembangan terkait upaya ini terus disampaikan kepada PPPM secara periodik. Setelah dua bulan lebih para petani Karawang ditampung di PCM Tanah Abang, Presiden menginstruksikan tiga menteri untuk mengawal pemulangan 200 petani tersebut ke Karawang.

PPPM pun terus melakukan pemantauan secara periodik selama para petani berada di pengungsian di Karawang. Hal ini bisa dilakukan melalui koordinasi yang baik dengan tim dari KSP dan kelompok masyarakat lain. PPPM pun akhirnya mendapatkan kabar baik bahwa Surat Keputusan (SK) Pemanfaatan Hutan serta SK Pengakuan dan Perlindungan Kemitraan Kehutanan akan diberikan kepada para petani tersebut.

"Alhamdullilah pagi tadi 200 petani Karawang tersebut memperoleh sertifikat haknya atas tanah, langsung dari Presiden Jokowi, untuk memulai hidup baru Mereka di Karawang," jelas Andik Setiawan dalam pernyataan resmi tersebut.

PPPM menyatakan rasa gembira mereka karena upaya membantu kaum yang lemah (Mustadafin) ini berbuah manis. Para petani juga sempat menyampaikan rasa terima kasih mereka kepada PPPM sesaat sebelum dipindahkan dari Jakarta ke Karawang. Para petani pun berjanji akan membentuk Ranting Muhammadiyah di Karawang sebagai wujud rasa terima kasih mereka atas peran PPPM dalam membantu memperjuangkan nasib petani Karawang.

"Kami yang mendengarkan tak kuat menahan haru, begitulah sejatinya watak Dakwah Muhammadiyah, hadir untuk mustadafin," ungkap Sodikin.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement